Pemerintah Ingin Tenaga Pendidik Bantu Identifikasi dan Tangkal Hoaks

Suara.com - Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses dan penggunaan internet, meningkat juga penyebaran hoaks yang terjadi di masa pandemi ini. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial.

Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif, membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk.

Untuk itu pemahaman mengenai literasi digital yang baik bagi seluruh masyarakat khususnya untuk tenaga pendidik dan peserta didik sangatlah penting.

Dalam rangka pemahaman yang lebih mendalam pada tenaga pendidik dan peserta didik agar lebih bijak dan selektif dalam pemanfaatan internet, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama GNLD Siberkreasi dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyelenggarakan Webinar Digital Society dengan tema “Cara Mengidentifikasi dan Menangkal Hoaks di Internet bagi Tenaga Pendidik”.

Acara tersebut diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube Kemkominfo TV, Siberkreasi, Direktorat Sekolah Dasar, Pendidikan.id, dan Facebook Page Siberkreasi.

Narasumber yang hadir antara lain Pengembang Teknologi Pembelajaran Kemdikbud Ristekdikti, Abdul Mukti, Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo,Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., dan Ketua Presidium MAFINDO, Septiaji Eko Nugroho, serta hadir pula Dirjen Aptika Kemkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, dan Dirjen PAUD, DIKDAS & DIKMEN Kemdikbud Ristekdikti, Jumeri, S.TP., M.Si sebagai keynote speaker.

Acara dibuka oleh sambutan dari Dirjen Jumeri yang mengatakan bahwa semakin tingginya kemajuan teknologi digital dan penyebaran informasi yang cepat harus didukung pula dengan kecakapan dan kesiapan pengguna internet dalam menerima dan mendorong masyarakat dalam menyebarkan konten-konten positif di internet.

“Kalau semakin banyak konten-konten positif, insyaallah dampak yang ditimbulkan oleh konten negatif akan dikalahkan oleh dampak positif dari konten-konten positif yang kita sebarkan,” kata Jumeri ditulis Senin (30/8/2021).

Di kesempatan yang sama, Dirjen Semuel juga menyampaikan pesannya bahwa salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya.

Baca Juga: Benarkah Sido Muncul Bagi-bagi Hadiah Uang Rp 75 Juta? Cek Fakta Sebenarnya

“Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan pondasi utama yang harus kita semua miliki. Pemerintah akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan,” kata Semuel.

Pendidik Harus Cermat dan Teliti Dalam Dunia Digital

Teguh Arifiyadi menjelaskan bahwa ada dua model untuk menyaring konten-konten yang ada di internet yaitu model Black List dan White List, dua model ini ada banyak di seluruh dunia.

Indonesia sendiri menganut model Black List, di mana setiap konten yang dibuat oleh para pengguna internet pada prinsipnya boleh diunggah atau ditempatkan di mana pun di internet, kecuali yang dilarang.

“Pemerintah punya hak untuk memutus sebuah konten yang berisikan hoaks, memutus itu bisa dengan cara memblokir, membatasi akses, memberikan peringatan atau klarifikasi dan yang terakhir adalah dengan penegakan hukum, jadi tidak selalu berujung terhadap pemidanaan atau penjara tapi bisa juga dengan pencegahan, jadi preventifnya diutamakan,” jelas Teguh.

Teguh juga mengatakan bahwa sebagai pendidik kita punya kewajiban untuk aktif mengklarifikasi atau menanyakan sebuah informasi yang tidak diyakini kebenarannya. Kalau kita sendiri punya informasi yang tidak kita yakini kebenarannya maka lebih baik diam dan tidak menyebarkan apapun.