Pakar Ekonomi: Sudah Saatnya Pemerintah Kembalikan Uang Cukai Pada Petani Tembakau

Suara.com - Pakar ekonomi meminta pemerintah segera merealisasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang didapatkan negara dari penerimaan cukai untuk dikembalikan manfaatnya kepada petani.

Disampaikan Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha, jumlah penerimaan cukai yang besar diterima negara seharusnya bisa memberi manfaat dengan dikembalikan pada petani, buruh, pekerja, hingga konsumen.

"Sudah seharusnya pemerintah bertanggungjawab merealisasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga ada jaminan bahwa petani sejahtera karena dari cukai pemerintah sudah merasakan penerimaan besar," kata dia.

Ia berpendapat, petani dan buruh seharusnya merasakan kesejahteraan dari cukainya, apalagi pemerintah menetapkan target penerimaan negara dari cukai sebesar Rp203,9 triliun pada 2022.

"Masa iya (penerimaan negara dari cukai), tidak bisa dikembalikan kepada petani, buruh, dan konsumen,” kata dia, dilansir dari Antara.

Akademisi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta AB Widyanta juga mengatakan, petani tembakau adalah pihak yang terpinggirkan, yang pemenuhan hak-haknya harus dipertimbangkan oleh pemerintah.

"Pemerintah harus melihat potensi, bukan hanya melihat keuntungan untuk menutup defisit ekonomi. Petani juga butuh didampingi dalam manajemen pertanian, misalnya dari sisi grading dan penjualan,” katanya.

Jika CHT dinaikkan dan produksi rokok semakin menurun, maka para pekerja di sektor padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT) yang mayoritas perempuan akan terdampak langsung dengan pengurangan jam kerja hingga pengurangan upah.

“Nah, mereka ini seharusnya perlu diberdayakan, ditingkatkan kualitasnya agar bisa mandiri dan sejahtera,” katanya dalam acara AMTI Berdiskusi: Cukai & Eksistensi IHT, Bagaimana Suara Akademisi?

Baca Juga: Menembus Batas Supply Chain Melalui Sinergi

Disampaikan pula oleh akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan Yahya, pemerintah seharusnya memprioritaskan hak-hak ekonomi masyarakat mulai dari petani tembakau, buruh rokok hingga pedagang yang sedang berjuang untuk bisa kembali bangkit dan mandiri secara ekonomi.

"Terutama di sisi petani tembakau ya, pemerintah seharusnya membantu petani melestarikan tembakau karena itu adalah cultural heritage. Sudah mandarah daging di petani," katanya.