Jokowi Ingin Hentikan Ekspor CPO, GAPKI: Sawit Penyumbang Devisa Terbesar

Suara.com - Presiden Joko Widodo berencana menghentikan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) agar Indonesia bisa mengolah sendiri bahan mentah itu guna menambah nilai.

“Di suatu titik nanti, setop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan lainnya," kata Presiden Jokowi dalam pengarahannya kepada peserta Program PPRA LXII dan PPSA XXIII 2021 Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Ia berharap, Indonesia memiliki keberanian untuk menghentikan ekspor bahan mentah, meskipun terdapat potensi gugatan hingga ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO).

Selain itu, Indonesia juga harus bersiap menghadapi segala hambatan dalam proses hilirisasi sumber daya alam.

Guna mendukung hal itu, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan pengacara-pengacara internasional jika Indonesia digugat karena menghentikan ekspor bahan mentah.

“Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional. Inilah yang dalam proses semuanya kita siapkan. Semuanya kita integrasikan apa yang kita cita-citakan,” ujar Presiden Jokowi.

Tidak hanya CPO, presiden juga berencana menghentikan ekspor bauksit mentah hingga nikel mentah. Bauksit hasil dalam negeri harus diolah menjadi alumina dan logam aluminium. Bauksit menjadi komoditas yang dilarang pemerintah untuk diekspor, setelah nikel.

Sejak Januari 2020, Indonesia sudah memiliki kebijakan larangan ekspor nikel. Kebijakan itu sejalan dengan diterbitkannya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Padahal, mengutip dari laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Mei 2021 lalu mencapai 3,06 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 44,41 triliun.

Baca Juga: Prospek Bisnis CPO Kian Menjanjikan, Nusantara Sawit Sejahtera Segera IPO

Sementara, pada tahun sawit 2017 menyumbang devisa sebesar USD 23 miliar atau setara Rp300 trilyun. Dengan catatan ini, Indonesia akan menghadapi tantangan besar.

Namun, meski dengan tekanan dari dalam dan luar negeri, Jokowi kekeuh untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mengupayakan hilirisasi di dalam negeri.

“Barang-barang kita, mau jadikan pabrik di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi. Jangan digugat kita mundur, tidak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi. Ini kesempatan kita mengintegrasikan industri-industri kita di dalam negeri,” kata Presiden Jokowi.

Berkaca pada beberapa tahun lalu, Indonesia sempat kehilangan kesempatan untuk mendulang manfaat nilai tambah perekonomian, saat dunia mengalami kenaikan harga dan permintaan (booming) minyak dan kayu.

“Dulu ada booming minyak, booming kayu kita kehilangan. (Kali) ini tidak. Minerba harus menjadi sebuah fondasi dalam rangka memajukan negara kita Indonesia,” kata Presiden Jokowi.