Pegiat Lingkungan Tuntut Keterbukaan Informasi Peta Jalan Pengurangan Sampah Plastik

Jadi, Atha menegaskan bahwa yang menjadi catatan di Permen 75 itu adalah ada beberapa opsi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali.

“Sayangnya, yang kita lihat selama ini yang paling ditonjolkan adalah produsen galon sekali pakai itu bicara soal daur ulang. Saya bukannya tidak mendukungnya, tapi jangan itu dijadikan prioritas. Karena daur ulang itu jelas-jelas memiliki banyak keterbatasan, dan recycling rate global saja masih rendah. Itu artinya, kalau kita hanya bicara di hilir saja tapi tidak mengandalkan hulunya, permasalahan sampah plastik di negara kita tidak akan selesai,” katanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar, mengatakan bahwa Indonesia baru menjalankan EPR itu pada tahun 2019.

“Jadi, bagaimanapun yang namanya sesuatu yang baru semua juga berjalan meraba-raba juga,” katanya.

Dia menegaskan bahwa hirarki pengelolaan sampah itu adalah reduce, reuse, recycle. Jadi, katanya, reduce itu paling tinggi tingkatannya, baru diikuti reuse dan recycle.

“Kita tahu kan bahwa selama ini galon itu reuse, berulang kali dipakai. Jadi, artinya secara hierarki, secara filosofis, itu lebih tinggi dari recycle,” ucapnya.

Seperti diketahui produk galon sekali pakai saat ini dipromosikan oleh produsennya seolah olah lebih baik dari galon yang bisa dipakai berulang dan mudah di akses oleh masyarakat, padahal sangat bertentangan dengan hirarki pengelolaan sampah dimana pengurangan atau reduksi itu yang utama.

Arief Susanto, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) bidang Sustainability & Social Impact, mengatakan selalu men-sharing apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam program pengurangan sampah daur ulang dan sebagainya.

“Seperti perusahaan-perusahaan besar, itu kemudian kita sharing bagaimana itu bisa diterapkan ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil,” katanya.

Baca Juga: Buang Sampah di TPPAS Nambo, Pemkab Bogor Butuh Rp32,5 Juta per Hari