Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait dengan adanya kabar maskapai Garuda Indonesia yang akan digantikan oleh Pelita Air. Menurut Kementerian, belum ada pembicaraan terkait rencanan pergantian tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga mengatakan, saat ini kementerian tengah fokus untuk melakukan negosiasi utang-utang terhadap lessor-lessor.
"Soal opsi mengenai Pelita Air itu nanti lah ya. Yang utama sebenarnya adalah kita sekarang ini berusaha terus berjuang dan untuk bisa bernegosiasi dengan para lessor, pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda itu yang utama dan opsi itu yang pertama ya, kita dahulukan," ujar Arya kepada wartawan yang ditulis, Senin (25/10/2021).
Dalam hal ini, Arya melanjutkan, negosiasi utang terhadap lessor diharapkan berhasil. Sehingga Garuda bisa terus menjalankan operasionalnya.
"Hanya dengan cara negosiasi ini lah dengan yang punya piutang itu ya Garuda itu yang kita harapkan. Kalau ini berhasil maka Garuda akan tetap bisa jalan gitu," kata Arya.
Sebelumnya, Garuda Indonesia (GIAA) dituntut Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir harus fokus menggarap pasar penerbangan domestik untuk memperbaiki performa bisnis.
Hal ini ia tegaskan lantaran Garuda Indonesia dianggap terjebak dalam bisnis yang tidak sehat ketika mulai menggarap rute penerbangan luar negeri.
Mengutip dari data Garuda Indonesia, diketahui penumpang tujuan domestik mendominasi sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp1.400 triliun.
Sementara, jumlah penumpang tujuan luar negeri tercatat hanya 22 persen dengan perolehan Rp300 triliun.
Baca Juga: Kementerian BUMN Ogah Beri Suntikan Modal ke Garuda indonesia: Bisnisnya Ugal-ugalan
“Garuda harus fokus pada domestik, saya yakin akan kembali sehat, tapi perlu waktu cukup lama,” kata Erick.
Guna mencapai target ini, Kementerian BUMN terus mengawal proses restrukturisasi yang sedang berlangsung di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Namun demikian, dalam proses restrukturisasi itu, Erick mengaku dirinya enggan bernegosiasi terkait adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Saat ini utang Garuda sudah mencapai Rp70 triliun sehingga perusahaan menderita kerugian. Pandemi COVID-19 juga membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.
Kementerian BUMN menyebutkan salah satu biang kerok kerugian Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga pesawat dari perusahaan lessor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Kontradiksi Efisiensi Pemerintah saat Ekonomi Lagi Susah
-
Gebrakan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya: Raih KWP Award 2026 Lewat Visi Transisi Energi
-
Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: ICP Baru Naik 7 Dolar AS
-
Mendag: Harga Minyak Goreng Naik Akibat Mahalnya Plastik
-
Akan Beli Minyak dari Rusia, Bahlil Upayakan Dapat Harga Murah
-
Prediksi Purbaya: Defisit APBN Turun ke 2,8 Persen
-
Harga Minyakita Meroket, Mendag: Stoknya Memang Terbatas
-
IHSG Terus Memerah Hingga Akhir Perdagangan ke Level 7,621, Cek Saham yang Cuan?
-
Tak Cukup Kasih Modal, UMKM Perlu Akses Pasar Agar Naik Kelas
-
S&P Sorot Rasio Utang RI, Purbaya Klaim Belum di Level Berbahaya