Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait dengan adanya kabar maskapai Garuda Indonesia yang akan digantikan oleh Pelita Air. Menurut Kementerian, belum ada pembicaraan terkait rencanan pergantian tersebut.
Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi, Arya Sinulingga mengatakan, saat ini kementerian tengah fokus untuk melakukan negosiasi utang-utang terhadap lessor-lessor.
"Soal opsi mengenai Pelita Air itu nanti lah ya. Yang utama sebenarnya adalah kita sekarang ini berusaha terus berjuang dan untuk bisa bernegosiasi dengan para lessor, pihak-pihak yang memiliki piutang dengan Garuda itu yang utama dan opsi itu yang pertama ya, kita dahulukan," ujar Arya kepada wartawan yang ditulis, Senin (25/10/2021).
Dalam hal ini, Arya melanjutkan, negosiasi utang terhadap lessor diharapkan berhasil. Sehingga Garuda bisa terus menjalankan operasionalnya.
"Hanya dengan cara negosiasi ini lah dengan yang punya piutang itu ya Garuda itu yang kita harapkan. Kalau ini berhasil maka Garuda akan tetap bisa jalan gitu," kata Arya.
Sebelumnya, Garuda Indonesia (GIAA) dituntut Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir harus fokus menggarap pasar penerbangan domestik untuk memperbaiki performa bisnis.
Hal ini ia tegaskan lantaran Garuda Indonesia dianggap terjebak dalam bisnis yang tidak sehat ketika mulai menggarap rute penerbangan luar negeri.
Mengutip dari data Garuda Indonesia, diketahui penumpang tujuan domestik mendominasi sebanyak 78 persen dengan pendapatan mencapai Rp1.400 triliun.
Sementara, jumlah penumpang tujuan luar negeri tercatat hanya 22 persen dengan perolehan Rp300 triliun.
Baca Juga: Kementerian BUMN Ogah Beri Suntikan Modal ke Garuda indonesia: Bisnisnya Ugal-ugalan
“Garuda harus fokus pada domestik, saya yakin akan kembali sehat, tapi perlu waktu cukup lama,” kata Erick.
Guna mencapai target ini, Kementerian BUMN terus mengawal proses restrukturisasi yang sedang berlangsung di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Namun demikian, dalam proses restrukturisasi itu, Erick mengaku dirinya enggan bernegosiasi terkait adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Saat ini utang Garuda sudah mencapai Rp70 triliun sehingga perusahaan menderita kerugian. Pandemi COVID-19 juga membuat kinerja keuangan Garuda Indonesia semakin babak belur.
Kementerian BUMN menyebutkan salah satu biang kerok kerugian Garuda Indonesia adalah kesepakatan harga pesawat dari perusahaan lessor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
BRI Peduli Salurkan Bantuan Sembako dan Kebutuhan Pokok untuk Korban Banjir di Tanah Laut
-
International Crypto Exchange (ICEx) Resmi Diluncurkan, Apa Saja Kewenangannya
-
PMSol Mantap Ekspansi Solusi Maritim Lewat Ekosistem Digital Terintegrasi
-
Di Balik Layanan PNM, Ada Kisah Insan yang Tumbuh Bersama Nasabah
-
PEP dan PHE Catatkan Produksi Minyak Naik 6,6% Sepanjang 2025
-
Gelontorkan Rp 335 Triliun, Pemerintah Jamin Program MBG Tak Terkendala Anggaran
-
RI Gandeng China Kembangkan Energi Terbarukan dan Pembangkit Listrik dari Gas
-
Bahlil: Ada Oknum Tekan Lewat Medsos Agar Pemerintah Beri Kuota Impor ke SPBU Swasta
-
Fokus dari Hulu, Kementerian PU Bangun Puluhan Sabo Dam di Aceh
-
Stok BBM Wilayah Timur RI Terjamin Usai RDMP Balikpapan Terintegrasi TBBM Tanjung Batu