Turunkan Emisi Karbon dan Tingkatkan Ketangguhan Kota, Ini Kiprah Kementerian PUPR

Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah di Indonesia, salah satunya melalui program pembangunan Tempat Pengolahan Sampah yang menggunakan sistem reduce, reuse, recycle atau dikenal TPS-3R.

Dalam masa pandemi Covid-19, program ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di kawasan perkotaan. Pembangunan dan pengelolaan TPS-3R yang dilakukan melalui Program Padat Karya Tunai, dengan melibatkan masyarakat diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah serta penyerapan tenaga kerja dan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Melalui Program TPS-3R, masyarakat diajak untuk mengubah perilakunya agar membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pengelolaan 3R terhadap sampah yang mereka hasilkan. Di beberapa lokasi pelaksanaan Program TPS-3R, sampah yang telah dipilah dan diolah untuk dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar atau bahan campuran aspal.

Misalnya untuk sampah organik berupa ranting dan dedaunan diolah menjadi bahan bakar berbentuk pelet/briket, sementara untuk sampah non-organik berupa kantong plastik dicacah untuk menjadi bahan campuran aspal plastik. Masyarakat juga dapat melakukan inovasi pembuatan kompos, sehingga teknologi pengelolaan TPS-3R tidak hanya menjawab persoalan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah, namun juga dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus melanjutkan dukungan ketahanan pangan dan ketersedian air secara nasional. Hal itu diwujudkan dengan pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta pembangunan infrastruktur embung, sumur air tanah, dan bendungan. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang melanjutkan pembangunan sistem irigasi dan jalan akses untuk mendukung program pengembangan food estate sebagai lumbung pangan baru.

Kunci dari program pengembangan food estate adalah ketersediaan air untuk irigasi, bersamaan dengan teknologi pertaniannya. Sinergi perencanaan infrastruktur irigasi dan pertanian yang dilakukan antara Kementerian PUPR bersama Kementan bertujuan untuk mengembangkan food estate yang modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pada tahun 2021 telah menyelesaikan 8 bendungan untuk mendukung ketahanan pangan yakni, Bendungan Tukul - Jawa Timur, Bendungan Tapin - Kalimantan Selatan, Bendungan Napun Gete - NTT, Bendungan Sindang Heula- Banten, Bendungan Kuningan - Jawa Barat, dan Bendungan Way Sekampung –Lampung, Bendungan Paselloreng, kabupaten Wajo, Sulawesi Selatandan Bendungan Bendo-Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Sedangkan program Food estate dilakukan di 3 Provinsi yaitu di Provinsi sumatera utara, Kalimantan Tengah dan NTT.

Ancaman bencana dikombinasikan dengan pertumbuhan di sektor konstruksi menimbulkan permasalahan kerentanan bangunan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah dan skala kerusakan akibat bencana, khususnya bencana akibat gempa bumi. Cara membangun yang salah, baik dari segi perencanaan dan perancangan maupun dari segi pelaksanaan dan pengawasannya dapat menghasilkan infrastruktur yang rentan terhadap bencana.

Baca Juga: PUPR Bangun 5 Rusun MBR Bagi Warga Terdampak Relokasi BKT Semarang

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan juga disiapkan untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia sehingga dapat menghasilkan infrastruktur yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana. Infrastruktur tersebut juga membantu kota lebih tangguh dengan beradaptasi terhadap perubahan iklim seperti pembangunan Terowongan Air Nanjung atasi banjir di Kawasan Metropolitan Bandung dan Tanggul Pantai Jakarta Utara untuk adaptasi sea level rise.

Indah Raftiarty ER
Pranata Humas Ahli Muda Kementerian PUPR