Suara.com - Bagian timur Indonesia memiliki pesona tersendiri pada keberagaman budaya dan adat istiadat yang memikat. Saat ini, pemerintah memiliki misi khusus bagi Indonesia timur, yaitu menciptakan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat yang merata, dengan memperkuat ketahanan pangan di wilayah ini.
Sektor ketahanan pangan diperkuat dengan tujuan mengantisipasi krisis pangan di Indonesia, serta melihat peluang besar dalam sektor pertanian di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Belu.
Sumba Tengah sebagai Penyedia Pangan Indonesia
Lumbung pangan di Sumba Tengah kini menjadi benteng pertahanan pangan di Indonesia timur. Tak hanya mampu menekan angka kemiskinan di wilayah ini, namun juga menjadi zona kawasan industri pangan masyarakat seluruh Indonesia.
Sumba Tengah, yang beribu kota di Waibakul memiliki iklim yang tergolong kering dengan curah hujan rendah, sehingga proses panen di wilayah ini cukup langka, yaitu satu kali dalam satu tahun.
Peran Kementerian PUPR
Dalam upaya pemanfaatan lahan lumbung pangan di wilayah ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) diberikan tanggung jawab penuh oleh pemerintah dalam mengelola ketersediaan air untuk irigasi, agar terintegrasi dari hulu ke hilir.
Pada tahap awal, lumbung pangan di Sumba Tengah mencakup 5.000 hektare, yang dibagi menjadi dua area, yaitu 3.000 hektare tanaman padi dan 2.000 hektare tanaman jagung.
Program Food Estate di Sumba Tengah dibagi menjadi 5 zona, yaitu
1. Zona 1, di Desa Umbu Pabal;
2. Zona 2, di Desa Umbu Pabal Selatan;
3. Zona 3, di Desa Elu;
4. Zona 4, di Desa Makatakeri; dan
5. Zona 5, di Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan.
Dukungan sumber daya air di Food Estate Sumba Tengah meliputi;
1. Pembangunan embung;
2. Pembangunan jaringan irigasi; dan
3. Rehabilitasi sumur bor.
Pembangunan embung menjadi salah satu pendukung utama produktivitas pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Food Estate di Sumba Tengah.
Pada 2021, area pelayanan irigasi embung akan diperluas menjadi 200 hektare, dengan kapasitas tampung mencapai 850.000 meter kubik dan pengerjaan sumur bor sebanyak 7 unit, berkapasitas 6 liter per detik.
Transisi capaian kinerja yang sudah berjalan tahun 2021 berupa:
1. Pembangunan 3 embung dan jaringan irigasi di Kecamatan Katikutana Selatan
2. Rehabilitasi 3 sumur air tanah dan jaringan irigasinya
3. Pembangunan jaringan irigasi embung Loku Jangi 200 hektare di Kecamatan Umbul Ratunggay Barat sebagai tahap 1
Baca Juga: Tim PUPR Ambil Contoh Tanah di Lokasi Terputusnya Jembatan Perak Lumajang
Ke depan, rencana pengolahan lumbung pangan atau food estate di Sumba Tengah akan diperluas menjadi 10.000 hektare, dengan pembagian 5.600 hektare untuk tanaman padi dan 4.400 hektare untuk tanaman jagung, salah satunya di Desa Manu Wolu, Kecamatan Mamboro.
Belu sebagai Food Estate Skala Besar
Di wilayah timur lainnya, food estate atau lumbung pangan juga dikembangkan di Kabupaten Belu, Atambua. Belu merupakan salah satu daerah terdepan dari 21 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.
Kondisi Belu yang sangat asri dan subur membuat sebagian besar masyarakatnya memilih bertani sebagai mata pencaharian utama. Sebanyak 60% masyarakat Belu bertumpu pada sektor pertanian.
Kesuburan daerah tersebut membuat Belu berpeluang besar dalam menghasilkan berbagai bahan utama pangan, diantaranya padi, jagung, dan kacang hijau. Berbagai hasil pertanian tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Melihat potensi tersebut, pemerintah mengembangkan Belu sebagai lumbung pangan berskala besar di wilayah timur. Lahan lumbung pangan seluas 380 hektare di Belu diharapkan bisa menjadi daerah percontohan di Indonesia dalam upaya mengembangankan ketahanan pangan nasional.
Untuk mewujudkan lumbung pangan di kawasan ini, upaya dan dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Beberapa bentuk dukungan pembangunan yang diberikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air di Kabupaten Belu, diantaranya:
1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, meliputi penggunaan sprinkler di Kabupaten Belu dan pengadaan 250 unit big gun sprinkler;
Berita Terkait
-
Resmikan Bendungan Pidekso, Jokowi Sebut Air Kunci Ketahanan Pangan
-
Kementerian PUPR Kukuhkan APPJAKI sebagai Organisasi Profesi
-
Tak Sekadar Wujudkan Sarana Air Minum, Ini Sejumlah Dampak Positif Pamsimas
-
Ini 28 Perusahaan yang Akan Jualan Kebutuhan Infrastruktur di e-Katalog LKPP
-
Kementerian PUPR Tandatangani Kontrak Payung e-Katalog dengan 28 Penyedia Produk Jembatan
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Jadi Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman Punya Kesamaan Taktik dengan STY
-
Kelangsungan Usaha Tidak Jelas, Saham Toba Pulp Lestari (INRU) Digembok BEI Usai Titah Prabowo
Terkini
-
Jelang Akhir Tahun, BSI Siapkan Uang Tunai Rp15,49 Triliun
-
Menko Airlangga Puja-puji AI, Bisa Buka Lapangan Kerja
-
Hans Patuwo Resmi Jabat CEO GOTO
-
Airlangga Siapkan KUR Rp10 Triliun Biayai Proyek Gig Economy
-
Pengguna PLTS Atap Meningkat 18 Kali Lipat, PLN Buka Kouta Baru untuk 2026
-
Pabrik VinFast Subang Digeruduk Massa Sehari Usai Diresmikan, Minta 'Jatah' Lokal
-
Bank Dunia Ingatkan Menkeu Purbaya: Defisit 2027 Nyaris Sentuh Batas Bahaya 3%
-
Investor ADRO Dapat Jatah Dividen Rp 4 Triliun, Kapan Mulai Cair?
-
Apa Itu e-Kinerja BKN? Ini Cara Akses dan Fungsinya dalam Pembuatan SKP
-
Panduan Daftar NPWP Online 2025 Lewat Coretax