Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pemangku kepentingan terkait terus berupaya menekan biaya logistik nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dilihat dari kondisi makro dan infrastruktur Indonesia sejak 2015 sampai dengan 2018, terjadi peningkatan secara signifikan, terutama pada bidang infrastruktur dan logistik.
“Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing global yang semakin meningkat, ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” katanya dalam keterangan yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Budi Karya mengungkapkan penggabungan Pelindo yang sudah dilakukan, menjadi salah satu upaya yang dapat menurunkan biaya logistik nasional dan memperbaiki Indeks Logistik Nasional.
“Penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi pelabuhan Indonesia di kancah internasional, efisiensi lalu lintas barang antarpulau, peningkatan produktifitas dan efisiensi,” ujarnya.
Ia menjelaskan beberapa upaya yang telah dilakukan Kemenhub untuk menurunkan biaya logistik, yaitu menetapkan arah kebijakan pembangunan bidang transportasi laut pada 2020-2024 untuk mendukung konektivitas maritim nasional.
Beberapa hal yang menjadi titik berat dari kebijakan tersebut, yaitu dalam rangka perwujudan logistik maritim di dalam negeri, peningkatan konektivitas sarana dan prasarana, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut, keselamatan, regulasi, teknologi informasi, pemanfaatan pembiayaan alternatif dan revitalisasi kelembagaan.
Selain itu, pihaknya menerapkan Konsep Hub and Spoke pada pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, sebagai salah satu upaya untuk menunjang program Tol Laut dengan harapan distribusi barang dan pengembangan ekonomi di daerah Terluar, Tertinggal, Terdepan, dan Perbatasan (3TP) dapat lebih optimal.
Selain itu, berkolaborasi dengan kementerian/lembaga melalui pembentukan National Logistic Ecosystem (NLE), sehingga proses logistik menjadi lebih efisien dan terintegrasi.
Baca Juga: Menteri BUMN Erick Thohir Blak-blakan Manfaat Penyatuan Pelindo
Selain itu, digitalisasi layanan kepelabuhanan, baik itu digitalisasi perizinan, pelayanan, seperti SIMLALA, SITOLAUT, dan Inaportnet, yang telah dimanfaatkan oleh 54 pelabuhan.
Ia menjelaskan saat ini terdapat 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut, ditambah dengan 57 terminal yang merupakan bagian dari pelabuhan, serta 1.321 rencana lokasi pelabuhan.
“Kami terus berupaya untuk menurunkan waktu dwelling time, meningkatkan standarisasi kinerja dan juga melakukan pengelolaan pelabuhan secara terpadu,” katanya. [Antara]
Berita Terkait
-
KPK Hadirkan Eks Menhub Budi Karya Sumadi di Kasus DJKA Medan
-
Hindari Puncak Arus Balik, Menhub Imbau Pemudik Maksimalkan WFA
-
Menhub dan Seskab Sidak Dini Hari di Pulo Gebang, Ini Kata Mereka Soal Arus Balik Lebaran!
-
Mudik Lebih Santai? Menhub Ajak Pemudik Manfaatkan WFA untuk Hindari Macet
-
Pagi Buta, Menhub Dudy Purwagandhi Sidak Kendaraan Berat
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Mencekam! SPBE di Cimuning Bekasi Terbakar Hebat, Langit Malam Berubah Merah
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik