Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akses setiap negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19 hingga kini ternyata belum merata. Bahkan kata dia, ada negara yang baru mencapai 5 persen dari populasinya yang di vaksin.
"Di negara maju bisa di atas 70 persen sementara negara-negara berkembang atau negara miskin di bawah 40 persen. Waktu di Roma kemarin bahkan ada negara yang baru 5 persen atau di bawah 10 persen populasinya divaksin," kata Sri Mulyani dalam acara Squawk Box, Kamis (25/11/2021).
Padahal, akses vaksin Covid-19 yang merata ini diharapkan dapat membantu proses pemulihan ekonomi global. "Ini karena yang kita hadapi penyakit, tentu akan selalu menimbulkan ancaman mutasi baru yang akan mengancam proses pemulihan ekonomi bersama," kata Sri Mulyani.
Saat ini kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, produksi vaksin global sudah mencapai 50 persen, namun sayangnya akses distribusi yang tidak merata membuat sejumlah negara belum maksimal dalam program vaksin Covid-19 mereka.
"Dalam G20 kesepakatan akses vaksin sangat penting bagaimana membantu negara-negara yang masih belum mendapat akses vaksinasi tersebut," jelas Sri Mulyani
Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 70 persen dari keseluruhan penduduk sudah divaksinasi Covid-19 sebelum akhir tahun 2021.
"Sekarang ini Bapak Presiden menginstruksikan kita bisa mengejar sampai 70 persen sebelum akhir tahun. Kita sudah mendekati 2 juta per hari dan jumlah vaksinnya juga sangat memadai karena itu juga didukung oleh anggaran," imbuhnya.
Untungnya kata dia saat ini kasus penularan virus corona ditanah air terus menunjukan penurunan, hal ini menjadi kabar baik ditengah pemerintah bekerja keras dalam menanggulangi pandemi.
"Ini sangat rendah untuk penduduk di atas 267 juta orang, sementara di negara 4 musim sekarang sedang menghadapi kenaikan Covid-19. Artinya meskipun vaksinasi sudah dilakukan kita harus tetap melakukan protokol kesehatan," pungkasnya.
Baca Juga: Inflasi AS Berdampak Komplikasi ke Negara Lain Termasuk Indonesia
Berita Terkait
-
Inflasi AS Berdampak Komplikasi ke Negara Lain Termasuk Indonesia
-
Satgas BLBI Diminta Kerahkan Segala Upaya Kumpulkan Hak Negara Rp110,45 Triliun
-
Awas! Ada Akun WhatshApp Mengatasnamakan Bupati Klaten Minta Sumbangan
-
Waduh, Nama dan Foto Bupati Cantik Klaten Dicatut untuk Penggalangan Dana
-
Bahlil Colek Sri Mulyani Supaya Target Investasi Rp 1.200 Triliun Tercapai
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Danantara Mau Beli Tanah Dekat Masjidil Haram, Jaraknya Hanya 600 Meter
-
Mari Elka Pangestu: Rasio Utang Indonesia Masih Terkendali
-
Bea Cukai Segel Toko Perhiasan Mewah Tiffany & Co, APEPI: Negara Hadir Lindungi Industri Lokal
-
Purbaya Pede Ekonomi Ekspansif hingga 2033: Indonesia Emas, Bukan Indonesia Suram
-
Purbaya Yakin Defisit APBN Bisa Turun Meski Pajak Tak Naik
-
Kepala BGN: Program MBG Diakui Jadi Program yang Bermanfaat
-
Survei: 77% Orang Indonesia Perkirakan Tetap Bekerja Saat Pensiun
-
Rosan Roeslani Lobi-lobi Moody's dan S&P Beri Rating ke Danantara
-
Luhut Sebut Prabowo Tak Bisa Diintervensi Terkait Evaluasi Izin Tambang Martabe
-
Flyjaya Resmi Layani Rute Morowali, Cek Link Tiketnya di Sini