Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta restu dari Komisi VI DPR gara bisa menghapus anak dan cucu usaha perusahaan pelat merah yang berada di bawah kementerian tersebut. Sebab, ia menyebut anak dan cucu usaha BUMN saat ini sudah terlalu banyak.
Selain itu, kehadiran anak dan cucu BUMN justru merugikan induk usahanya sendiri. Banyak anak dan cucu BUMN justru menggrogoti keuntungan dari induk usahanya.
Sebenarnya, Erick mengemukakan, jika pihaknya bisa langsung menghapus anak dan cucu BUMN tanpa adanya restu. Namun, menurutnya lebih formal, jika meminta izin telebih dahulu dengan Komisi VI DPR RI sebagai pengawas.
"Nah ini, saya meminta dukungan politik, walaupun kita tahu, kita bisa lakukan tanpa restu. Tetapi kita mau kan sama, kita ini kan merupakan tupoksi yang sangat terbuka dengan Komisi VI. Kami minta komisi VI mengawal daripada pelepasan daripada BUMN yang kecil," ujar Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (2/12/2021).
Menurut Erick, saat ini Kementerian BUMN juga telah berhasil memangkas jumlah BUMN dari yang 104 menjadi 41 BUMN saja. Selain itu, pihaknya juga membuat rapi holding para BUMN.
Misalnya, Holding Semen Indonesia yang mana hampir BUMN Semen telah masuk dalam holding tersebut, hanya satu saja yang belum masuk yaitu Semen Baturaja. Kemudian, tambah dia, Holding BUMN pertambangan yang dikendalikan oleh MIND ID.
"Kita melihat masih banyak anak cucu BUMN yang nilainya kecil-kecil, yang dikelola tidak maksimal, yang akhirnya ibarat ini holding ini anak-anak cucu semua nyedot terus seperti benalu, yang akhirnya holdingisasi yang sudah rapi akan juga tersedot dengan yang kecil-kecil," ucap Erick.
Ketua Pelaksana KPCPEN ini menegaskan, dengan penghapusan anak dan cucu usaha BUMN ini secara otomatis juga menghilangkan kerajaan-kerajaan di daerah.
Sehingga, tambah Erick, BUMN bisa memberikan pengusaha di daerah bisa berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaaan buat masyarakat sekitar.
Baca Juga: Ingatkan BUMN Karya Fokus Core Bisnis, Menteri Erick: Gak Seperti Sekarang Palugada
"Jadi kita bisa menciptakan lapangan kerja dan pengusaha-pengusaha baru, yang selama ini kita sering dituduh justru mematikan pengusaha daerah. Toh ini sejalan dengan transformasi yang disepakati dengan Komisi VI. Toh ini sejalan dengan mengecilkan jumlah BUMN, kita lebih baik maen yang besar-besar," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
IHSG Bangkit dari Koreksi, Kembali ke Level 8.300
-
McDonald's RI Mulai Ekspansif Lagi
-
Impor Pikap India Lebih Murah, Agrinas Klaim Efisiensi Rp 46,5 Triliun
-
Duo Emiten 'BUMI' Masuk Daftar Saham Paling Banyak Dibeli dan Dijual Asing
-
Gaduh Perjanjian Dagang RI-AS, Prof Harris: Jaga Kedaulatan Jangan Pakai Emosi Sesaat!
-
Claude Update AI "Karyawan Cerdas", Harga Saham IBM Rontok Parah!
-
IPOT Bongkar Kelemahan Aplikasi Trading yang Masih Andalkan Data Historis
-
Ma'ruf Amin Respons Menkeu Purbaya soal Mahalnya Bank Syariah
-
Tak Ada Lagi Alasan, Kemenperin Desak Industri Baja Segera Kantongi SNI
-
Harga Emas Pegadaian Rabu 25 Februari 2026, Galeri 24 Lebih Murah dari UBS