Peleburan Balitbang Pertanian ke BRIN Panen Kritik, Sejumlah Pihak Sebut Terlalu Dipaksakan

Suara.com - Peleburan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dinilai sangat berisiko.

"Proses peleburan Balitbang Pertanian saat ini sangat berisiko karena melibatkan jumlah aset dan SDM yang sangat besar," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Minggu (16/1/2021).

Ia mengakukhawatir bila peleburan ini dipaksakan akan berdampak buruk bagi kegiatan penelitian sektor pertanian yang sangat penting.

Alasannya tidak lain mengingat salah satu konsekuensi peleburan lembaga ini adalah penyesuaian organisasi dan rasionalisasi SDM.

“Kenapa harus paksakan litbang pertanian melebur ke BRIN saat ini. Toh, peleburan lembaga lain saja masih bermasalah," katanya.

Mulyanto menyebut saat ini terdapat 7.812 orang yang terlibat dalam kegiatan Balitbang Pertanian.

Disebutkan, dari jumlah tersebut, 2.553 di antaranya merupakan tenaga fungsional yang terdiri dari peneliti, perekayasa, pustakawan, pranata komputer, arsiparis, teknisi litkayasa statistisi, penyuluh, analis kepegawaian dan perencana. 3.500 karyawan honorer serta 2.000 lebih sisanya adalah karyawan kontraktual.

"Dari sisi aset, peleburan ini berpotensi terjadi konflik kepemilikan. Karena proses administrasi pindah tangan tidak mudah dilakukan. Sehingga aset yang semula sangat produktif sangat mungkin jadi terbengkalai. Aset disini tidak saja meliputi ribuan hektar lahan tetapi juga fasilitas pembibitan dan riset lainnya yang tidak bisa dihitung secara nominal," papar Mulyanto.

Ia mengingatkan peleburan ke BRIN tidak boleh menghilangkan nilai manfaat aset riset ini, apalagi kalau latar belakang peleburan lebih banyak untuk tujuan efisiensi.

Baca Juga: Dipastikan Dibawa ke Rapat Paripurna Pekan Depan, Pembahasan RUU TPKS Lanjut di Baleg

Menurutnya, BRIN wajib memastikan lembaganya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan dan mengelola aset Balitbang Kementan, serta perlu dukungan sumber daya berupa anggaran yang memadai serta SDM yang mumpuni.