Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki dana sekitar 135 juta dolar AS (Rp1,9 triliun) di bank di Afghanistan tetapi tidak dapat menggunakannya karena bank sentral yang dikelola Taliban tidak dapat menukarnya dengan mata uang lokal, afghani, kata seorang pejabat senior PBB, Kamis (3/2)).
Abdallah al Dardari, kepala Program Pembangunan PBB (UNDP) di Afghanistan, mengatakan PBB telah membawa dana tersebut ke negara itu dan menyimpannya di Bank Internasional Afghanistan (AIB) "dengan janji yang jelas dari bank sentral bahwa uang segar akan secara otomatis dikonversi ke afghani."
"Konversi ini tidak terjadi," katanya di ACAMS Global Sanctions Space Summit.
Dia menambahkan bahwa UNDP sendiri memiliki "30 juta dolar AS (Rp 431 miliar) yang tertahan di AIB yang tidak dapat saya ubah ke afghani dan tanpa afghani, seperti yang Anda bayangkan, kami tidak dapat mengimplementasikan semua program kami."
Taliban, yang merebut kekuasaan pada Agustus, melarang penggunaan mata uang asing di negara itu di mana dolar AS umum digunakan.
Kelompok militan itu telah lama dikenai sanksi internasional. Menurut PBB dan kelompok-kelompok bantuan, Taliban kini menghalangi operasi kemanusiaan di Afghanistan, di mana separuh lebih dari 39 juta penduduk negara itu menderita kelaparan ekstrem, sementara ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial menghadapi kehancuran.
Miliaran dolar dalam cadangan bank sentral Afghanistan dan bantuan pembangunan asing telah dibekukan untuk mencegah dana itu jatuh ke tangan Taliban. Bank-bank internasional berhati-hati untuk tidak melanggar sanksi, sehingga PBB dan kelompok bantuan berjuang untuk mendapatkan cukup uang ke negara itu.
Likuiditas juga menjadi masalah. Al Dardari mengatakan kepada Reuters pada November meski ada afghani senilai 4 miliar dolar AS (Rp 57,5 triliun) dalam perekonomian Afghanistan, hanya sekitar 500 juta dolar (Rp5,1 triliun) yang beredar.
PBB dan Bank Dunia sedang mendiskusikan kemungkinan fasilitas pertukaran mata uang, kata kelompok bantuan dan pejabat PBB.
Baca Juga: Taliban Larang Pasukannya Bawa Senjata Api ke Taman Hiburan
Al Dardari mengatakan pada Kamis bahwa fasilitas ini akan memungkinkan uang tunai untuk operasi kemanusiaan dibayarkan ke dalam satu mekanisme di luar negeri dan kemudian afghani dapat dikumpulkan "dari pedagang besar dan perusahaan-perusahaan berbasis internet dari dalam negeri Afghanistan."
Dia juga mengatakan pelajaran dapat dipetik dari sebuah program di Myanmar, di mana sistem pembayaran elektronik tak menggunakan jalur bank sentral. Militer Myanmar telah terkena serangkaian sanksi oleh AS dan lainnya sejak kudeta tahun lalu. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
IHSG Meroket, Efek Saham-saham Prajogo Pangestu Diborong Asing?
-
Lonjakan Harga Pangan Nasional, Cabai Naik hingga 18 Persen
-
Malaysia Mulai Krisis BBM Juni 2026, Bagaimana dengan Indonesia?
-
Mata Uang Negara Lain Menguat, Rupiah Amblas ke Rp17.124 per Dolar AS
-
Harga Emas Antam Naik saat Harga Emas Dunia Turun, Mengapa?
-
IHSG Terus Terbang, Tembus Level 7.600 Pagi Ini
-
Ritual Aneh Investor Agar Cuan: Dari Punggung Sakit George Soros Hingga Ramalan Bintang
-
18 Saham Ditendang dari Bursa, BEI: Itu Peringatan Buat Emiten
-
Transaksi Digital Melonjak, Bank Mega Syariah Raup DPK Rp709 Miliar
-
Prabowo Temui Vladimir Putin saat Menhan Teken Kesepakatan Menteri Perang AS