Suara.com - Pemerintah diminta segera bergerak demi menekan harga pupuk mahal di pasaran dengan melakukan intervensi salah satunya dengan menekan komponen biaya produksi pupuk.
"Produksi pupuk ini bahan bakunya ada namanya gas, gas sendiri yang namanya pemerintah itu masih memberikan patokan harga pasar internasional pada hari ini. Sebetulnya untuk subsidi masyarakat miskin, logikanya kalau ini dari negara untuk rakyat kan harganya dibikin harga khusus," ungkap Firman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/2/2022).
Gas sebagai bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi pupuk, sehingga, pemerintah dapat menetapkan harga gas secara khusus kepada produsen yang digunakan untuk memproduksi pupuk subsidi.
Terlepas dari itu, adanya permintaan yang tinggi bahan baku pupuk di seluruh dunia setelah ekonomi global mulai pulih secara perlahan, mengakibatkan melonjaknya harga bahan baku pupuk seperti KCL dan juga fosfat.
Firman mengatakan saat ini terjadi disparitas harga yang cukup jauh antara pupuk bersubsidi dengan pupuk komersil atau nonsubsidi.
Hal ini menjadi kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan penyelewengan stok pupuk bersubsidi yang dijual sebagai pupuk komersil.
Ia mengaku kerap mendapatkan laporan terjadinya penyelewengan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penyelewengan itu, biasa terjadi dari Lini 3 atau level distributor hingga penyaluran kepada petani.
"Tata kelola ini yang dari Lini 3 ke bawah harus ditata ulang, dibenahi, data itu harus valid. Kalau saya lihat perusahaan pupuk besar itu tidak berani main-main di situ, kalau mau manipulasi tidak berani apalagi BUMN besar tidak berani. Tapi setelah sampai di Lini 3 itu ada yang main-main, itu yang tertangkap itu mainannya di tingkat bawah," kata Firman dikutip dari Antara.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan Pupuk Lewat Program Retail Management
Berita Terkait
-
5 Tips Merawat Kaktus di Dalam Ruangan Agar Semakin Estetik, Perhatikan Media Tanam!
-
Gandeng Kepolisian, Pemprov Jatim Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi
-
Biaya Bertani di Indonesia Jauh Lebih Mahal Dibanding Negara Lain, Peran Pemerintah Dipertanyakan
-
Pahami 5 Penyebab Tanaman Hias Mati, Segera Cegah sebelum Terlambat
-
Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan Pupuk Lewat Program Retail Management
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Stok BBM Wilayah Timur RI Terjamin Usai RDMP Balikpapan Terintegrasi TBBM Tanjung Batu
-
Produksi Minyak RDMP Balikpapan Tetap Jalan Setelah Dapat Pasokan Gas dari Pipa Senipah
-
Saham-saham Komoditas Jadi Penyelamat, IHSG Kembali ke Level 8.948
-
Pemerintah Siapkan Insentif Lebaran 2026, Ada Diskon Tiket Pesawat
-
Airlangga Klaim Indonesia Resmi Swasembada Solar, Tak Perlu Impor Lagi
-
Jurus Purbaya Ciptakan Indonesia Emas 2045 lewat Ekonomi
-
Rupiah Masih Keok Lawan Dolar AS, Ditutup di Level Rp 16.876
-
Fenomena Kelebihan Bayar Pajak Membengkak
-
Tugas Sri Mulyani Usai Dapat Jabatan dari Bill Gates
-
Bikin Gonjang-ganjing Global, RI Bakal Pangkas Produksi Batu Bara ke 600 Juta Ton di 2026