Suara.com - Pemerintah diminta segera bergerak demi menekan harga pupuk mahal di pasaran dengan melakukan intervensi salah satunya dengan menekan komponen biaya produksi pupuk.
"Produksi pupuk ini bahan bakunya ada namanya gas, gas sendiri yang namanya pemerintah itu masih memberikan patokan harga pasar internasional pada hari ini. Sebetulnya untuk subsidi masyarakat miskin, logikanya kalau ini dari negara untuk rakyat kan harganya dibikin harga khusus," ungkap Firman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/2/2022).
Gas sebagai bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi pupuk, sehingga, pemerintah dapat menetapkan harga gas secara khusus kepada produsen yang digunakan untuk memproduksi pupuk subsidi.
Terlepas dari itu, adanya permintaan yang tinggi bahan baku pupuk di seluruh dunia setelah ekonomi global mulai pulih secara perlahan, mengakibatkan melonjaknya harga bahan baku pupuk seperti KCL dan juga fosfat.
Firman mengatakan saat ini terjadi disparitas harga yang cukup jauh antara pupuk bersubsidi dengan pupuk komersil atau nonsubsidi.
Hal ini menjadi kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan penyelewengan stok pupuk bersubsidi yang dijual sebagai pupuk komersil.
Ia mengaku kerap mendapatkan laporan terjadinya penyelewengan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Penyelewengan itu, biasa terjadi dari Lini 3 atau level distributor hingga penyaluran kepada petani.
"Tata kelola ini yang dari Lini 3 ke bawah harus ditata ulang, dibenahi, data itu harus valid. Kalau saya lihat perusahaan pupuk besar itu tidak berani main-main di situ, kalau mau manipulasi tidak berani apalagi BUMN besar tidak berani. Tapi setelah sampai di Lini 3 itu ada yang main-main, itu yang tertangkap itu mainannya di tingkat bawah," kata Firman dikutip dari Antara.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan Pupuk Lewat Program Retail Management
Berita Terkait
-
5 Tips Merawat Kaktus di Dalam Ruangan Agar Semakin Estetik, Perhatikan Media Tanam!
-
Gandeng Kepolisian, Pemprov Jatim Perketat Pengawasan Pupuk Bersubsidi
-
Biaya Bertani di Indonesia Jauh Lebih Mahal Dibanding Negara Lain, Peran Pemerintah Dipertanyakan
-
Pahami 5 Penyebab Tanaman Hias Mati, Segera Cegah sebelum Terlambat
-
Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan Pupuk Lewat Program Retail Management
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
Terkini
-
Perencanaan dan e-RDKK yang Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Penyerapan Pupuk Subsidi di Aceh
-
RI Resmi Punya Pembangkit Listrik Paling Canggih Se-Asia Tenggara
-
Bahlil: Permen Minerba akan Prioritaskan UMKM dan Koperasi Lokal, Bukan dari Jakarta
-
Purbaya Minta Tak Perlu Ada Wamenkeu Baru: Dari Pada Saya Pusing
-
Dirut BSI Tunggu Menkeu Purbaya untuk Jelaskan Penyerapan Dana Titipan Pemerintah
-
Investasi Makin Mudah, BNI Tawarkan ORI028 Lewat wondr by BNI
-
Atasi Konflik Tambang, Menkop Usul IUP Timah Dikelola Koperasi Merah Putih
-
Pembiayaan Iklim Jadi Tantangan, Indonesia Butuh USD 28 Miliar untuk Transisi Hijau
-
Pertamina Pastikan Pertalite Tidak Mengandung Etanol
-
Kandungan Etanol di BBM Pertamina Bikin Heboh, Ternyata Sudah jadi Tren Global