Suara.com - Wakil Perdana Menteri Ukraina Mykhailo Fedorov pada Jumat (11/3/2022) menyampaikan agar pengembang Tether (USDT) tidak lagi menerima transaksi yang melibatkan Rusia.
Hal itu disebut-sebut sebagai 'hukuman' atas yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina selama lebih dari dua pekan belakangan. Meski demikian, sejumlah kabar beredar, permintaan itu sudah ditolak pihak Tether.
“Tether melakukan monitoring pasar secara konstan untuk memastikan supaya tidak ada pergerakan atau tindakan tidak teratur yang mungkin dapat bertentangan dengan sanksi internasional,” demikian pernyataan resmi Tether yang dirangkum dari Bloomberg.
Tether bukan satu-satunya pengembang kripto yang yang menolak permintaan Ukraina. Sebelumnya, platform trading Coinbase dan Kraken juga menyampaikan mereka tidak menutup opsi pasar di Rusia dengan alasan politik.
Menurut mereka, hal itu tidak sesuai dengan semangat kripto dan blockchain untuk mendorong desentralisasi.
Tether cukup memiliki pasar besar sebagai stablecoin, sehingga banyak pengusaha Rusia yang melirik Tether sebagai aset, selain dari Bitcoin.
Salah satu alasannya adalah volatilitas minim Tether (USDT) yang memungkinkan perpindahan dilakukan tanpa dampak kerugian berlebih.
Belakangan, aset kripto mulai banyak digunakan warga Rusia akibat sanski ekonomi yang diberlakukan hingga krisis yang dikhawatirkan para investor Rusia.
Baca Juga: Naftali Bennett Temui Putin, Bisakah Israel Menjadi Mediator Efektif Konflik Rusia-Ukraina?
Berita Terkait
-
Warga Inggris Bakal Dapat Tunjangan Rp 6,53 Juta Per Bulan Jika Mau Tampung Pengungsi Ukraina
-
Produksi Gas Ukraina Tetap Berjalan Meski Diserang Rusia, Cadangan Capai 9,5 Miliar bcm
-
Rusia Balas Meta, Instagram Bakal Diblokir 14 Maret Besok
-
Ukraina Tuduh Rusia Serang Masjid Tempat Pengungsi di Mariupol, Diduga Hoax
-
Naftali Bennett Temui Putin, Bisakah Israel Menjadi Mediator Efektif Konflik Rusia-Ukraina?
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
Grab Siapkan Dana Jumbo untuk Bonus Hari Raya Jelang Lebaran 2026
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar