Suara.com - Pemerintah memutuskan untuk menambah bantuan perlindungan sosial sebagai upaya mengatasi kenaikan harga komoditas pangan dan energi akibat perang antara Ukraina dan Rusia.
Disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, konflik Rusia dan Ukraina berdampak pada inflasi dan kenaikan harga yang akan berdampak pada daya beli masyarakat.
"Arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu dipertebal, jadi pemerintah memberikan subsidi langsung," kata Menko Airlangga saat memberikan keterangan pers yang dipantau secara virtual melalui instagram Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Sebelumnya, pemerintah memberikan subsidi melalui bantuan sosial (bansos) ekstra jelang Ramadhan untuk pemegang kartu sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT).
Bantuan sosial (bansos) tambahan jelang Ramadhan tersebut diberikan kepada pemegang kartu sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT).
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk April, Mei, dan Juni, sebesar Rp100 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).
BLT tersebut dibayarkan sekaligus pada April 2022, sehingga KPM mendapat Rp300 ribu guna memenuhi kebutuhan selama Ramadhan.
Terbaru, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan subsidi upah akan menyasar kepada 8,8 juta tenaga kerja, yang saat ini sedang dimatangkan dan dalam waktu dekat akan segera diumumkan pemberiannya.
Baca Juga: Memasuki Hari Ke-40 Peta Perang Di Ukraina Berubah, Pasukan Rusia Mundur Dari Beberapa Kota
"Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya untuk 8,8 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," kata Airlangga.
Airlangga menambahkan pemerintah berencana memberikan bantuan untuk usaha mikro sebesar Rp600 ribu untuk setiap penerima dengan sasaran 12 juta pelaku usaha.
Berita Terkait
-
Cair Bareng BPNT dan PKH, Penerima BLT Minyak Goreng Siap-siap Dapat Rp500 Ribu
-
Amerika Serikat Desak PBB Coret Rusia dari Keanggotaan Badan HAM
-
Singgung Utang Pemerintah Membengkak di Era Jokowi, Elite Demokrat: Penderitaan Rakyat Semakin Meningkat
-
Viral Video Jokowi Kritik BLT Saat Jadi Gubernur, Demokrat Beri Sindiran Keras: Saat Itu Dia Sedang Getol Pencitraan!
-
Memasuki Hari Ke-40 Peta Perang Di Ukraina Berubah, Pasukan Rusia Mundur Dari Beberapa Kota
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
LPDB Koperasi Akselerasi Penyelesaian Dana Bergulir di Provinsi Bali
-
Dongkrak Produksi Minyak di Papua, SKK Migas dan Petrogas Mulai Injeksi Kimia di Lapangan Walio
-
Menperin Minta Insentif Otomotif ke Menkeu
-
Barcelona dan BRI Kolaborasi, Bayar Cicilan di BRImo Bisa Ketemu Lamine Yamal
-
IHSG Menutup 2025 di Level Tertinggi, OJK Buka Rahasia Pasar Modal RI yang Solid
-
Catatan Akhir Tahun, Aktivitas Industri Manufaktur RI Melambat
-
Cicilan HP ShopeePayLater vs Kredivo, Mana yang Lebih Murah
-
Pemerintah Tegaskan Impor Daging Sapi untuk Industri Bukan Kosumsi Masyarakat
-
Catatan Akhir Tahun: Waspada Efek 'Involusi' China dan Banjir Barang Murah di Pasar ASEAN
-
Pencabutan Insentif Mobil Listrik Perlu Kajian Matang di Tengah Gejolak Harga Minyak