Suara.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, mengkritik kebijakan pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO). Larangan ekspor ini imbas persoalan harga minyak goreng yang mahal hingga pasokan dalam negeri yang kurang.
Dia bilang langkah ini akan berdampak besar bagi industri kelapa sawit nasional karena pengusaha terancam digugat oleh mitra dagangnya di luar negeri.
"Apakah masalah selesai? Kan tidak justru diprotes oleh calon pembeli di luar negeri. India, China, Pakistan yang akan memberikan respons karena mereka importir CPO terbesar dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Minggu (24/4/2022).
Menurut dia kalau hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tidak perlu mengambil kebijakan stop ekspor CPO. "Ini kebijakan yang mengulang kesalahan stop ekspor mendadak pada komoditas batubara pada Januari 2022 lalu," katanya.
Bhima melanjutkan negara-negara yang biasa mendatangkan bahan baku CPO asal Indonesia tentu akan mengambil tindakan protes terkait kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Dalam kondisi terburuk bisa timbulkan retaliasi atau pembalasan yakni negara yang merasa dirugikan stop mengirim bahan baku yang dibutuhkan Indonesia. Fatal itu," kritik Bhima.
Apalagi kata dia kebijakan pelarangan ekspor ini bisa mengungtungkan negara lain seperti Manusia, yang merupakan pesaing CPO Indonesia, untuk itu dirinya meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tidak solutif.
"Tolong pak Jokowi pikirkan kembali kebijakan yang tidak solutif ini. Pembisik pak Jokowi juga jangan asal kasih saran kebijakan yang menyesatkan," kata Bhima.
Larang Ekspor Bahan Baku Migor
Baca Juga: Ditanya Siapa Anak Jokowi yang Paling Disayang, Kaesang Pangarep Maksa: Saya!
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dalam rapat bersama menterinya. Larangan yang mulai berlaku pada Kamis lalu itu dimaksudkan supaya harga minyak goreng di dalam negeri murah dan pasokan kembali melimpah.
"Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 april 2022 sampai batas waktu yang ditentukan," katanya Jumat (22/4/2022).
Berita Terkait
-
Ditanya Siapa Anak Jokowi yang Paling Disayang, Kaesang Pangarep Maksa: Saya!
-
Daftar Titik Rawan Macet di Banten Saat Mudik Lebaran Idul Fitri 1443 H, Calon Pemudik Wajib Baca!
-
Minta Presiden Jokowi Letakkan Jabatan, Helmi Felis Disemprot Warganet: Kamu Ibarat Kuman di Lautan Luas
-
Dirjen Kemendag Jadi Tersangka, Kok Harga Minyak Goreng Masih Mahal?
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- 5 Sunscreen Wardah Terlaris di Shopee Mulai Rp30 Ribuan, Ini Kandungan dan Manfaatnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Ini Cara Miliki Rumah Lelang BTN, Harga Bisa 40% di Bawah Pasar
-
ESDM Bersiap Implementasi B50 pada 1 Juni, Jamin Tak Ganggu Stabilitas Industri Sawit
-
ESDM Segel Perusahaan Pengolahan BBM di Banten, Gali Unsur Pidana
-
Ekonomi Digital RI Diproyeksi Tembus Rp 5.500 Triliun, Tapi UMKM Masih Kurang Dana
-
Saham Konglomerasi Jadi Incaran Investor Asing Lakukan Aksi Jual Rp 1,88 Triliun Hari Ini
-
Buruh Indomaret Tuntut Upah Lembur Dibayar Penuh, Begini Respon Menaker
-
Emiten MDLA Mulai Ekspansi, Cari Cuan Bisnis Healthcare di Kamboja
-
Kuota Program Magang Nasional Ditambah Jadi 150.000, Fresh Graduated Punya Kesempatan Kerja
-
Penulis Buku Dapat Insentif Pajak, Purbaya: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
-
Purbaya Mendadak Tunda Insentif Kendaraan Listrik, Batal Berlaku Juni 2026