Suara.com - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, mengkritik kebijakan pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO). Larangan ekspor ini imbas persoalan harga minyak goreng yang mahal hingga pasokan dalam negeri yang kurang.
Dia bilang langkah ini akan berdampak besar bagi industri kelapa sawit nasional karena pengusaha terancam digugat oleh mitra dagangnya di luar negeri.
"Apakah masalah selesai? Kan tidak justru diprotes oleh calon pembeli di luar negeri. India, China, Pakistan yang akan memberikan respons karena mereka importir CPO terbesar dan merasa dirugikan dengan kebijakan ini," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Minggu (24/4/2022).
Menurut dia kalau hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tidak perlu mengambil kebijakan stop ekspor CPO. "Ini kebijakan yang mengulang kesalahan stop ekspor mendadak pada komoditas batubara pada Januari 2022 lalu," katanya.
Bhima melanjutkan negara-negara yang biasa mendatangkan bahan baku CPO asal Indonesia tentu akan mengambil tindakan protes terkait kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Dalam kondisi terburuk bisa timbulkan retaliasi atau pembalasan yakni negara yang merasa dirugikan stop mengirim bahan baku yang dibutuhkan Indonesia. Fatal itu," kritik Bhima.
Apalagi kata dia kebijakan pelarangan ekspor ini bisa mengungtungkan negara lain seperti Manusia, yang merupakan pesaing CPO Indonesia, untuk itu dirinya meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tidak solutif.
"Tolong pak Jokowi pikirkan kembali kebijakan yang tidak solutif ini. Pembisik pak Jokowi juga jangan asal kasih saran kebijakan yang menyesatkan," kata Bhima.
Larang Ekspor Bahan Baku Migor
Baca Juga: Ditanya Siapa Anak Jokowi yang Paling Disayang, Kaesang Pangarep Maksa: Saya!
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dalam rapat bersama menterinya. Larangan yang mulai berlaku pada Kamis lalu itu dimaksudkan supaya harga minyak goreng di dalam negeri murah dan pasokan kembali melimpah.
"Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 april 2022 sampai batas waktu yang ditentukan," katanya Jumat (22/4/2022).
Berita Terkait
-
Ditanya Siapa Anak Jokowi yang Paling Disayang, Kaesang Pangarep Maksa: Saya!
-
Daftar Titik Rawan Macet di Banten Saat Mudik Lebaran Idul Fitri 1443 H, Calon Pemudik Wajib Baca!
-
Minta Presiden Jokowi Letakkan Jabatan, Helmi Felis Disemprot Warganet: Kamu Ibarat Kuman di Lautan Luas
-
Dirjen Kemendag Jadi Tersangka, Kok Harga Minyak Goreng Masih Mahal?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif
-
Defisit APBN 2025 Hampir 3 Persen, Purbaya Singgung Danantara hingga Penurunan Pajak
-
Target IHSG Tembus 10.000, OJK: Bukan Tak Mungkin untuk Dicapai