Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak swasta ikut berinvestasi mengembangkan Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Saat ini, pengembangan Bandara Komod menggunakan dana negara lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Pengembangan bandara ini masih menggunakan APBN. Tentu ke depan kita harapkan investor swasta turut mengembangkan bandara ini agar lebih baik dan lebih kompetitif," ujarnya saat peresmian Bandara Komodo, Kamis (21/7/2022).
Menurut Budi, Bandara Komodo nantinya menjadi gerbang transportasi udara di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang secara konsisten terus dilakukan pengembangan.
Perluasan bandara yang menempati wilayah seluas 114,1 hektar ini dilakukan dalam rangka mendukung potensi wisata di daerah yang menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata “Bali Baru”.
"Saat ini Bandara Komodo melayani pesawat jet narrow body. Panjang runway saat ini 2.650 meter, jika ditambah 100 meter akan bisa didarati pesawat wide body dan bisa menjangkau banyak negara," kata dia.
Selain memperpanjang runway, juga dilakukan beautifikasi gedung terminal seluas 1.500 m2 berkonsep tradisional atau kearifan lokal dengan motif songke mata ayam, namun tetap ada sentuhan modern.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan perluasan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/7/2022). Ia lantas menanyakan apa lagi hal yang kurang untuk menunjang pariwisata di daerah sana.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat menyampaikan pidatonya.
"Apa sih yang masih kurang dari Labuan Bajo?" tanya Jokowi dikutip melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Sebut Labuan Bajo Paket Komplit, Jokowi: Fasilitas yang Kurang Bakal Kita Perbaiki
Menurut Kepala Negara, pemerintah sudah berupaya untuk memperlebar jalan di Labuan Bajo. Selain itu, keindahan alam juga disajikan langsung di daerah tersebut.
Terlebih ada habibat komodo yang kemudian menjadi daya tarik NTT.
"Labuan Bajo ini komplit, budaya ada, pemandangan sangat bagus, pantainya cantik dan di dunia yang enggak ada, nggak ada di tempat lain itu ada yaitu komodo yang ada di pulau Komodo dan pulau Rinca," ujarnya.
Kelebihan yang ada di NTT itu, menurut Jokowi, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah ikut mendukung dengan melakukan perluasan Bandara Komodo.
Pemerintah berupaya untuk memperlebar terminalnya. Kalau misalkan kurang, Jokowi menyebut harus diperlebar kembali.
Berita Terkait
-
Bandara Komodo Labuan Bajo Ditutup
-
Diungkap Ketua KPK, Nasib Menhub Budi Karya Sumadi usai Namanya Disebut di Sidang Korupsi DJKA
-
Budi Karya Sumadi Hormati Proses Hukum yang Berjalan
-
Budi Karya Sumadi dari "Underdog" Jadi Menteri, Beri Pesan Inspiratif untuk Generasi Muda
-
Diberi Penghargaan oleh Kaisar Jepang, Budi Karya Sumadi: Ini untuk Indonesia
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
BSU BPJS Ketenagakerjaan Cair Tahun 2026? Ini Faktanya
-
Purbaya dan Tito Surati Pemda, Minta Kurangi Seminar hingga Perjalanan Dinas demi Efisiensi
-
Tren Mudik Hijau Melesat: Pengguna Mobil Listrik Naik Dua Kali Lipat, PLN Siagakan 4.516 SPKLU
-
UMK Tangerang Tertinggi, Ini Daftar Upah Kota dan Kabupaten di Banten 2026
-
Mengapa SK PPPK Paruh Waktu Belum Muncul di MyASN? Ini Solusinya
-
Purbaya Minta 'BUMN Kemenkeu' Turun Tangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
-
BNPB: Rumah Korban Bencana Aceh dan Sumatera Dilengkapi Sertifikat Tanah Resmi
-
PHR Kantongi Sertipikat Tanah 542 Hektare, Amankan Aset Negara demi Ketahanan Energi Nasional
-
Pemerintah Tetapkan SOP Ketat Cegah Masuknya Zat Radioaktif di Tanjung Priok
-
Saham INET Anjlok di Tengah Rencana Rights Issue Rp3,2 Triliun, Ini Penyebabnya