Suara.com - Pemerintah mengakui saat ini rasio pajak atau tax ratio di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan belum optimalnya upaya pemerintah dalam memungut pajak.
Data dari Kemenkeu mencatat rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto atau tax ratio mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.
Tercatat sebesar 10,37 persen pada 2016, lalu merosot ke level 9,89 persen pada 2017, naik tipis ke 10,24 persen pada 2018, pada 2019 kembali turun ke posisi 9,76 persen dan merosot menjadi 8,33 persen pada 2020.
"Dan kita berharap pada tahun 2021 (datanya) ada tren pembalikkan yang baik," kata staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam sebuah diskusi virtual bertajuk Pemulihan Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global pada Senin (25/7/2022).
Diakui Yon memang peningkatan kinerja tax ratio Indonesia masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah dalam sektor perpajakan.
"Tax ratio Indonesia masih cukup dinamis, apabila memperhitungkan penerimaan PNBP sumber daya alam yang masih sensitif terhadap perubahan harga komoditas," kata Yon.
Oleh karena itu, kata Yon, optimalisasi pajak masih menjadi tujuan utama kebijakan fiskal.
Dijelaskan Yon, secara teoritis struktur tax gap terdiri policy gap dan compliance gap. Dari sisi policy gap terdapat faktor expenditure gap dalam bentuk belanja perpajakan, semisal pembebasan pajak untuk kebutuhan bahan pokok dan efficiency gap atau aturan perpajakan yang belum optimal.
Sementara untuk compliance gap lebih banyak dipengaruhi oleh faktor administrasi otoritas pajak semisal, kemampuan pengumpulan pajak dari DJP, dan kapasitas pengawasan.
Baca Juga: Pajak Karbon Kembali Ditunda, Seberapa Mendesakkah Untuk Diterapkan?
Berita Terkait
-
Pramono Lakukan Relaksasi Pajak untuk Warga Jakarta, Pengamat Beri Apresiasi
-
Profil Bimo Wijayanto, Dirjen Pajak yang Pecat Puluhan Pegawai Nakal
-
Menkeu Purbaya Blak-blakan soal 26 Pegawai Pajak Dipecat: Menerima Uang, Tidak Bisa Diampuni!
-
Viral Tepuk Pajak, Melanie Subono Sentil Pemerintah yang Remehkan Masalah Rakyat
-
Susul Viral Tepuk Sakinah, Kini Heboh Tepuk Pajak dari Pegawai DJP
Terpopuler
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Masih Ada Harapan! Begini Skenario Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Meski Kalah dari Arab Saudi
-
Harga Emas Hari Ini: Antam di Pegadaian Rp 2,4 Juta per Gram, UBS dan Galeri 24 Juga Naik!
-
Ragnar Oratmangoen Ujung Tombak, Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
Terkini
-
Rupiah Kembali Perkasa Lawan Dolar Amerika, Sentuh Level Rp 16.563
-
Arus Modal Asing Banyak Kabur dari Indonesia, OJK: Itu Sementara
-
IHSG Berbalik Menguat, Cek Saham-saham yang Cuan Pagi Ini
-
Emas Antam Terus Melesat ke Level Tertinggi, Hari ini Harganya Rp 2.303.000 per Gram
-
PPRE Beberkan Strategi Daya Saing BUMN di Tengah Gempuran Kontraktor Swasta
-
Pameran Pertambangan Minerba Convex 2025 akan Digelar: Jadi Pusat Edukasi Seputar Pertambangan!
-
Belajar dari Whoosh, Danantara Mau Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jika Rencananya Matang
-
Bukan Ancaman, Agen Asuransi Justru Manfaatkan AI untuk Gaet Nasabah
-
Darurat Tekstil Nasional! Banjir Impor Murah Ancam 3,7 Juta Pekerja
-
Survei BI: Keyakinan Konsumen Menurun, Cari Kerja Jadi Makin Sulit