Pemerintah Didesak Susun Peta Jalan Industri Hasil Tembakau,

Suara.com - Desakan agar pemerintah segera menyusun peta jalan atau roadmap nasional Industri Hasil Tembakau (IHT) semakin menguat.

Kebijakan yang selama ini dinilai saling tumpang-tindih dan tidak terkoordinasi dinilai telah menekan sektor tembakau, yang melibatkan jutaan pekerja dari hulu hingga hilir.

Selama ini, kebijakan terhadap IHT sering berjalan sendiri-sendiri antar kementerian maupun lembaga.

Aturan terkait cukai, peringatan kesehatan, hingga tata niaga tembakau kerap diterbitkan secara terpisah, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi terhadap petani, pekerja pabrik, serta pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun, menegaskan bahwa penyusunan roadmap adalah langkah mendesak untuk memperkuat industri, terutama segmen padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT).

"Persoalan mendasarnya adalah roadmap pertembakauan, selesaikan dulu roadmap itu. Karena kalau industri ini melemah, rakyat pun bakal sulit," ujarnya di Jakarta yang dikutip Rabu (3/12/2025).

Misbakhun menambahkan bahwa roadmap IHT harus menjadi landasan agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada isu kesehatan, namun juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat.

IHT selama ini dikenal sebagai sektor strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, serta menjadi penggerak ekonomi daerah penghasil tembakau dan cengkeh.

Penyusunan roadmap diyakini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, hingga masyarakat sipil.

Baca Juga: Gegara Aturan Baru, Industri Tembakau Disebut Terancam Mati Pelan-Pelan

"Tidak dapat dipungkiri kalau industri hasil tembakau ini punya nilai ekonomi dan national interest yang nyata," kata Misbakhun.