Suara.com - Smart City Sejong atau Kota Sejong mendapat perhatian khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menemani Presiden Joko Widodo di Korea Selatan. Kota itu dianggap sebagai contoh pembangunan ibu kota baru, Nusantara.
Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kota Khusus Otonom Sejong dan secara de facto merupakan Ibu Kota Administratif Korsel. Kota Sejong dibangun dengan filosofi desentralisasi dan pemerataan pertumbuhan.
Sejak dibangun pada 2007 dan selesai 2019, Kota Sejong disiapkan untuk mengatasi isu kesenjangan pembangunan antarwilayah yang terpusat di Kota Seoul.
Kota Sejong menjadi model baru desentralisasi sesuai dengan era demokrasi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat dengan konsep kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi pada semua aspek kehidupan.
Selain Kota Sejong, Basuki juga meninjau Kota Busan yang menjadi proyek percontohan pengembangan kota cerdas di Korsel.
"Filosofi pembangunan Busan Eco Delta Smart City adalah menjadikan sebuah kota global, yang inovatif dan berkembang di mana alam, manusia, dan teknologi bertemu untuk kemajuan masa depan," kata Basuki, dikutip via Antara.
Selain itu, ia juga mengunjungi pengembangan Kota Hijau Songsan yang merupakan pusat kota baru di wilayah Namyang-eup dan Songsan-myeon di Hwaseong, Gyeonggi-do, Korsel yang ditargetkan selesai pada tahun 2022.
Terakhir, Menteri Basuki melihat langsung Kota Baru Songdo yang merupakan Distrik Bisnis Internasional di Korsel.
Kota tersebut dikembangkan di atas lahan seluas 600 hektare dari total wilayah seluas 1.500 hektare di sepanjang tepi laut Incheon. Songdo menjadi pintu gerbang ke Laut Asia Timur yang dirancang untuk hidup dan bekerja.
Baca Juga: Menteri Bahlil: 10 Perusahaan Korsel Investasi di Indonesia dengan Nilai Rp100,6 Triliun
Songdo mengedepankan konsep kota keseimbangan yang memadukan perpaduan ideal antara hunian, lingkungan budaya, bisnis, ritel, dan rekreasi.
Songdo dirancang sebagai kota ramah pejalan kaki, dengan jalan yang dapat dilalui pejalan kaki, emisi 70 persen lebih rendah, ruang hijau 40 persen, dan kota yang mendorong hidup aktif, demikian pernyataan Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR akan memulai pembangunan fisik infrastruktur di IKN, Kalimantan Timur pada tahun ini. Pembangunan Ibu Kota pengganti Jakarta yang membutuhkan biaya keseluruhan sebesar Rp466 triliun itu ditargetkan selesai pada 2045.
Berita Terkait
-
RANS Nusantara FC vs PSS Sleman: Makan Konate Hingga Wander Luiz Jadi Perhatian Khusus Super Elja
-
PSS Sleman Punya Misi Berat Kalahkan RANS Nusantara FC di Stadion Pakansari
-
9 Potret Dita SECRET NUMBER Sambut Presiden Jokowi di Korea Selatan, Gunakan Kebaya dan Bahasa Jawa
-
Berat Tebus Marc Klok dari Persib, Bursa Transfer RANS Nusantara FC Sudah Selesai
-
Menteri Bahlil: 10 Perusahaan Korsel Investasi di Indonesia dengan Nilai Rp100,6 Triliun
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Kadin Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Industri Furnitur
-
Siap-siap, Bank Mandiri Mau Bagikan Dividen Interim Rp 100 per Saham
-
UMKM Terdampak Banjir Sumatera Dapat Klaim Asuransi untuk Pemulihan Usaha
-
Harga Perak Sempat Melonjak Tajam, Hari Ini Koreksi Jelang Akhir Pekan
-
Danantara Bangun 15.000 Hunian Sementara untuk Korban Banjir Sumatera
-
Viral di Medsos, Purbaya Bantah Bantuan Bencana Sumatra dari Luar Negeri Kena Pajak
-
Indodax Setor Kewajiban Pajak Kripto, Mulai dari PPh hingga PPN Transaksi Digital
-
IHSG dan Rupiah Kompak Loyo Hari Ini
-
Program Belanja 2025 Tembus Transaksi Rp272 Triliun
-
Apa Itu Working Capital? Pahami Pengertian dan Pentingnya bagi Kesehatan Bisnis