Suara.com - Direktur Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya (UPR) Hendrik Segah menilai langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN merupakan pilihan paling rasional.
Dia mengatakan, kebijakan bisa membuat pembiayaan untuk sektor yang lebih penting menjadi meningkat, misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Penyesuaian harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang semakin lama makin besar, habis anggaran hanya tersedot ke situ” ujar Hendrik Segah dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (2/9/2022).
Hendrik mengungkapkan, saat ini diperlukan edukasi dan sosialisasi yang tepat mengenai subsidi energi yang diberikan pemerintah. Kucuran subsidi yang tidak terkendali dan tidak tepat sasaran justru bisa menjadi bumerang.
Selain itu, subsidi yang diberikan pemerintah pun disinyalir justru lebih banyak dinikmati oleh orang yang tidak tepat atau orang kaya.
Ia menyontohkan, seperti Pertalite yang saat ini untuk Kalimantan Tengah dijual dengan harga Rp7.650. Sementara harga keenomiannya mencapai Rp14.450. Artinya, pemerintah harus mensubsidi Rp6.800 per liter.
Lantaran itu, ia sepakat apabila subsidi BBM yang sedemikian besar itu dialihkan ke sektor-sektor lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat kecil.
“Lebih baik dananya untuk membangun memperbaiki sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain,” tegasnya.
Meski demikian, ia juga menilai bahwa subsidi pun masih diperlukan untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memang membutuhkannya.
Baca Juga: Timbun BBM Bersubsidi hingga 2,5 Ton, 4 Orang Ditangkap Polisi
“Ini juga menjadi PR bagi Pemerintah beserta jajaran terkait, harus dicari skema supaya subsidi tepat sasaran. Aturan dan penegakannya di lapangan tentu juga harus konsisten,” katanya.
Sementara menanggapi akan diberikannya bantuan sosial dari Pemerintah kepada beberapa kelompok masyarakat, Hendrik Segah menilai hal tersebut secara normatif sangat positif.
"Karena memang harus kita akui, penyesuaian harga BBM ini pasti akan membawa impact bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Nah, dengan adanya bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampak geram melihat data bahwa hampir sekitar 80 persen anggaran subsidi Pertalite dinikmati orang berkocek tebal alias mampu.
"Dari subsidi Pertalite Rp93,5 triliun ini 80 persen dinikmati oleh rumah tangga yang relatif mampu bahkan sangat kaya," kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Sebanyak 80 persen tersebut lanjut Sri Mulyani setara dengan Rp60 triliun lebih, artinya anggaran subsidi Pertalite ini hampir seluruh dinikmati orang pemilik mobil. Sementara sisanya sebesar 20 persen hanya dikonsumi oleh pemilik motor.
Berita Terkait
-
Kabar Baru Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi Pertalite dan Solar, Potensi Penjualan Mobil Listrik di Indonesia
-
Jokowi Masih Hitung-hitung Rencana Menaikkan Harga BBM Bersubsidi di Tengah Anjloknya Harga Minyak Dunia
-
Demo Protes Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Takut PHK Besar-besaran Hingga Berakhir Ricuh
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
OJK Blokir 127 Ribu Rekening Terkait Scam Senilai Rp9 Triliun
-
Bulog Gempur Aceh dengan Tambahan 50.000 Ton Beras: Amankan Pasokan Pasca-Bencana dan Sambut Ramadan
-
Swasembada Beras Sudah Sejak 2018, Apa yang Mau Dirayakan?
-
Kemenperin Adopsi Sistem Pendidikan Vokasi Swiss untuk Kembangkan SDM
-
Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR Rp 41 Triliun hingga Desember 2025
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara di Aceh Tamiang, 7 Blok Rampung untuk 84 KK
-
Purbaya Yakin MBG Paling Cepat Habiskan Anggaran di Awal 2026
-
Beban Impor LPG Capai 8,4 Juta Ton, DME Diharapkan Jadi Pengganti Efektif