Suara.com - Serikat buruh ataupun serikat pekerja sebagai salah satu wadah dan kendaraan para buruh untuk mencapai kesejahteraan, harus memperluas perspektif dan gerakan perjuangannya pada tataran politik yang didasari pada nilai-nilai kebangsaan.
Sebab, kesejahteraan buruh tidak akan tercapai hanya dengan kenaikan upah semata. Namun, harus diiringi dengan penguatan industri nasional, kemandirian ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia (SDM) buruh itu sendiri.
Hal itu disampaikan Program Officer Labor Institute Indonesia, Ulfa Ilyas dalam diskusi bertajuk 'Solusi Kebangsaan Gerakan Buruh Indonesia' yang diadakan Labor Institute Indonesia bersama serikat-serikat buruh di Jakarta.
Hadir para pimpinan serikat buruh/serikat pekerja diantaranya perwakilan dari KSBSI, KASBI, KPSI, SBSI 92, KBMI, KSPSI, KPBI, GSBI, SPN, FSB Garteks, PPMI, Aspek Indonesia, SPN, SPSI, FNPBI, SBMSK dan FSPM.
"Kami berharap gerakan buruh tidak berhenti pada gerakan di jalanan saja. Namun dilengkapi dengan gerakan pemikiran yang menelurkan konsep-konsep yang lebih matang,” kata Ulfa.
Menurut Ulfa, perspektif kebangsaan harus diusung oleh gerakan buruh. Sehingga tidak terjebak pada masalah-masalah normatif yang selama puluhan tahun tidak mendapatkan solusi yang tepat.
"Gerakan buruh harus menjadikan isu kebangsaan menjadi salah satu landasan perjuangan," tegasnya.
Ulfa menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan ide-ide kebangsaan para pimpinan serikat buruh atas berbagai persoalan bangsa, terutama masalah keternagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
"Materi-materi tersebut nantinya akan diberikan kepada para kandidat, baik dari kalangan buruh maupun kalangan umum yang akan maju dalam kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024, sebagai bahan untuk membuat kebijakan di masa yang akan mendatang," tuturnya.
Baca Juga: BSU Tahap Akhir! Penyaluran di Jawa Barat Diklaim Terhambat
*Aspirasi dari Para Pimpinan Serikat Buruh/Pekerja*
Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto sepakat kaum buruh harus terus konsisten berjuang tidak hanya di jalanan tapi juga di dalam sistem atau melalui parlemen.
"Karena bertahun-tahun turun ke jalan hasilnya hanya parsial alias kecil" kata Dedi.
Hal senada juga disampaikan Ketum Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Lukman Hakim. Menurutnya, gerakan buruh harus mengambil peran yang lebih luas dan dalam pada tataran pembuatan kebijakan.
Sementara Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (KSPSI), Jumhur Hidayat menyatakan ekonomi yang harus dibangun di Indonesia adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Kemudian, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Sunarti menekankan persatuan yang harus terus digalang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Kawal Agenda Ekonomi Kerakyatan, Kang Hero Dianugerahi KWP Award 2026
-
Konsistensi Kawal Energi Hijau Lewat MPR, Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat