Suara.com - Korea Selatan menyusul langkah Jepang dan Inggris menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta.
Hal ini setelah Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korsel, menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembangunan MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan di Bali.
MoU yang ditandatangani dengan Korea Selatan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada 16-17 Oktober 2022 lalu di Bali.
Dalam pertemuan bilateral, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Indonesia dan Korsel memiliki hubungan yang dekat. Kedua negara secara intensif membuka berbagai peluang kerja sama, termasuk di sektor transportasi.
"Saya melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada bulan Juni 2022 lalu, untuk membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Korsel. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Korsel, akhirnya pada hari ini kedua negara telah mencapai kesepahaman bersama dengan ditandatanganinya MoU," ujar Menhub dalam keterangannya, Selasa (15/11/2022).
Menhub berharap MoU dengan Korsel menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta, yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan dan juga sebagai moda transportasi publik yang ramah lingkungan, sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih.
"Kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama tidak hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara," tutur Menhub.
Sebelumnya, Menhub mengungkapkan bahwa saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi membangun infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.
Baca Juga: Jepang-Inggris Bakal Kucurkan Dana Biayai Proyek Lanjutan MRT Jakarta
Jepang, Inggris, dan Korea Selatan, merupakan mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi.
Momentum Presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN.
Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara, di tengah keterbatasan APBN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Sambangi Korsel, Bahlil Hasilkan 3 Kerja Sama Strategis di Sektor Energi
-
Tak Asal Tanam, Petani Sawit Mulai 'Melek' Gunakan Metode Ilmiah
-
Sumbang Rp 4,96 T, ITDC Beberkan Efek MotoGP ke Ekonomi RI
-
Menaker: WFH Tidak Boleh Kurangi Gaji dan Tunjangan Karyawan
-
Ekonom Beberkan Solusi Agar APBN Tak Terbebani Subsidi Energi
-
WFH Seminggu Sekali untuk Swasta Tak Harus Setiap Jumat
-
Dorong WFH 1 Hari dalam Sepekan, Menaker Pastikan Hak Pekerja Tak Dipangkas
-
Dana SAL Rp 420 Triliun, Purbaya Buka Opsi Pakai Kas Pemerintah demi Amankan APBN
-
Imbauan WFH 1 Hari Seminggu di Sektor Swasta Dapat Dukungan Pengusaha dan Pekerja
-
Purbaya Proyeksi Defisit APBN 2026 Tembus 2,9% Meski Harga Minyak Terus Naik