Suara.com - Bank Indonesia (BI) memperluas penggunaan alat pembayaran berbasis kode QR. Setelah Asia tenggara, kini QRIS bisa digunakan di Jepang.
Artinya, kini belanja di Jepang bisa membayar dengan QRIS atau kode QR. Hal tersebut bisa terjadi setelah adanya penandatangan nota kerja sama (NK) antara BI dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang.
Deputi Gubernur BI, Doddy B Waluyo menjelaskan, kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan METI akan menjadi perhatian utama bagi regulator dan industri mengingat NK dimaksud dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Jepang.
"Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments, serta menjadi terobosan dalam memperkuat integrasi ekonomi kawasan sejalan dengan Keketuaan Indonesia pada ASEAN and co-Chairmanship Jepang pada ASEAN+3 di tahun 2023," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).
Selain itu, konektivitas pembayaran juga perlu dikaitkan dengan kerangka kerja untuk mendorong penggunaan uang lokal dalam rangka mendukung kegiatan perdagangan dan investasi internasional sehingga tercipta transaksi ritel dan wholesale lintas batas yang efisien.
Bank Indonesia terus berupaya menginisiasi, memperkuat dan memperluas kerja sama dengan berbagai mitra strategis internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, dengan berbagai bank sentral dan otoritas mitra internasional sehingga dapat menciptakan sistem pembayaran lintas batas yang lebih murah, cepat, inklusif, dan transparan.
Kerja sama pembayaran berbasis QR code dimaksud bertujuan untuk mengakselerasi kerja sama terkait penerapan dan interoperabilitas pembayaran lintas batas atau negara dengan menggunakan QR code, yakni QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan Japan Unified QR Code (JPQR).
Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk untuk pihak ketiga seperti operator sistem pembayaran (SP).
Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara BI dan METI Jepang untuk melakukan berbagai kegiatan terkait interkonektivitas sistem pembayaran berbasis QR code yang meliputi dialog kebijakan, kerja sama teknis, dan pembentukan kelompok kerja untuk memastikan tercapainya tujuan.
Baca Juga: Harbolnas Kembali Digelar, Berapa Diskonnya?
Harapannya, hal ini dapat mendorong digitalisasi sistem pembayaran baik di Indonesia maupun Jepang.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Purbaya Bicara Nasib Insentif Mobil Listrik Tahun Depan, Akui Penjualan Menurun di 2025
-
Stimulus Transportasi Nataru Meledak: Serapan Anggaran Kereta Api Tembus 83% dalam Sepekan!
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Purbaya Sebut Dana Badan Rehabilitasi Bencana Bersumber dari APBN
-
Purbaya Ogah Alihkan Dana MBG demi Atasi Bencana Banjir Sumatra
-
Penggunaan Keuangan Digital Meningkat, Volume Transaksi QRIS Tembus Rp1.092 Triliun
-
Tutup Tahun, 7 Bank RI Tumbang
-
Purbaya Pakai Uang Korupsi Sitaan Kejagung Rp 6,6 Triliun buat Tambal Defisit APBN