Softbank Hengkang, Menteri Bahlil Klaim Investor China, Arab Hingga Taiwan Siap Antri

Suara.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut, pengusaha tidak boleh mengatur negara. Hal ini ia sampaikan setelah mengungkapkan alasan Softbank membatalkan investasi untuk ibu kota baru atau IKN. Menurut dia, pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.

"Itu yang dalam bahasa saya, nggak boleh pengusaha itu mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara nggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan," kata dia, dikutip pada Minggu (18/12/2022).

Meski ditinggal Softbank, Menteri Bahlil menjelaskan, masih banyak investor tertarik dengan proyek ibu kota baru. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.

"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," katanya.

Hengkangnya Softbank dari proyek IKN sempat ramai dikabarkan pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, SoftBank memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.

Alasan Softbank batal investasi proyek Ibu Kota Baru (IKN) sebagaimana disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia lantaran mereka ingin model investasi yang adil.

Bahlil menyebut, Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia pun mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan ke miliarder itu.

"Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara. Dan kami nggak mau didikte," kata Bahlil rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (14/12/2022) lalu.

Sebagai contoh, tawaran yang disampaikan Softbank salah satunya adalah mereka menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.

Baca Juga: Softbank Batal Investasi di IKN, Menteri Bahlil: Enggak Cincai

"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win," ungkapnya.