Ketua Banggar DPR Beberkan Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Gubernur BI

Suara.com - Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah mengatakan bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Misalnya, Bank Indonesia bertugas memastikan tingkat inflasi terkendali.

Inflasi ini menjadi urusan sangat penting, inflasi tinggi bisa menjadi malapetaka bagi sebuah pemerintahan, sebab berpengaruh langsung bagi hajat hidup rakyat banyak.

Selain itu, tugas utama Bank Indonesia (BI) lainnya adalah memastikan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama global, khususnya Dolar Amerika Serikat (USD) stabil. Gejolak rupiah bisa membuat runyam pasar keuangan dalam negeri.

"Oleh sebab itu kemampuan mengorganisir dan membuat keputusan tepat dalam melakukan berbagai operasi pasar yang dijalankan oleh BI, dalam rangka pengendalian inflasi dan nilai tukar sangat penting," kata Said.

BI juga bertanggung jawab untuk memastikan inklusi keuangan berjalan dengan baik. Memastikan berbagai transaksi keuangan, khususnya perihal sistem pembayaran berjalan dengan baik, aman, dan cepat. BI juga berwenang mengelola lalu lintas devisa, dan cadangan devisa negara.

Terbaru, melalui Undang Undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ditegaskan bahwa keseluruhan tugas dan kewenangan BI dalam menjalankan kebijakan makrorudential harus juga diletakkan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

"Peran ini meniscayakan adanya tuntutan harmoni dengan berbagai otoritas lainnya, terutama yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSS) yang beranggotakan Menkeu, OJK, dan LPS," tutur Said.

Presiden Joko Widodo, telah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR. Presiden Jokowi tampaknya mengusulkan calon Gubernur BI adalah Perry Warjio.

"Tentu saja kami perlu mengamankan kebijakan presiden, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah. Namun saya perlu menyampaikan beberapa pertimbangan kedepan," kata Said.

Baca Juga: Perry Warjiyo Dikabarkan Jadi Calon Tunggal Bos BI Pilihan Jokowi, Benarkah?

Menurut Said, Gubernur BI haruslah memiliki chemestry dengan jajaran KSSK. Sudah terbentuk bonding dengan Menteri Keuangan, serta para Komisioner OJK dan LPS.

Syarat ini penting sebab saat ini dan kedepan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih sulit, masyarakat di dalam negeri juga menghadapi tahun politik.

Sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini.

"Kita membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap, dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. Kita butuh sosok Gubernur BI yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi covid19 tahun 2020-2021 lalu," ucapnya.

Peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement. BI yang bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi. BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini juga telah membuktikannya.

Tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplayer pada ekonomi nasional. Agenda ini yang perlu diperkuat kedepan.