Suara.com - Transaksi jual-beli lintas negara memang semakin mudah dilakukan. Konsumen di Indonesia bisa dengan mudah membeli barang dari luar negeri melalui e-commerce, seperti Amazon, Alibaba, atau lainnya.
Dalam pembelian barang, selain membayar harga barang, biaya pengiriman, hingga asuransi, konsumen juga dibebani dengan biaya pajak. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, beban pajak ini dikenal dengan istilah Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
Kira-kira, seperti apa aturan bea cukai (pajak) beli barang dari luar negeri? Mari simak ulasan selengkapnya di bawah ini.
Aturan Bea Cukai (Pajak) Beli Barang dari Luar Negeri
Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Terkait Barang Kiriman (PMK-199/2019), pemerintah telah memberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor barang kiriman. Pembebasan ini diberikan atas barang dengan harga atau nilai Free On Board (FOB) paling banyak 3 USD.
Itu artinya, jika nilai barang lebih dari 3 USD sampai dengan 1500 USD, maka akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5%. Sedangkan barang yang melebihi 1500 USD dikenakan bea masuk sesuai dengan ketentuan umum. Sementara pada komoditas tertentu, seperti sepatu, tas, dan tekstil, maka akan dikenakan tarif 15-30%. Bea Masuk ini akan dihitung dari Nilai Pabean, yaitu penjumlahan dari nilai barang (cost), asuransi (insurance), dan biaya kirim (freight).
Kemudian, pajak lain yang terutang saat membeli barang dari luar negeri adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Konsumen akan dikenakan PPN sebesar 10% dari Nilai Impor, di mana Nilai Impor adalah penjumlahan dari Nilai Pabean (CIF) dan Bea Masuk. Selain itu, pada barang kena pajak yang tergolong mewah, biasanya juga dapat dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Jenis Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan dalam rangka impor adalah PPh Pasal 22, namun berdasarkan PMK-199/2019, barang dengan nilai FOB sampai dengan 1500 USD dikecualikan dari pemungutan PPh, dan pemungutan PPh Pasal 22 akan diberlakukan secara umum jika nilai FOB melebih 1500 USD.
Sementara itu, apabila barang yang dibeli termasuk objek cukai, seperti hasil olahan tembakau dan minuman mengandung etil alkohol, maka konsumen juga berpotensi untuk dipungut cukai. Pada PMK-199/2019, cukai akan dibebaskan untuk jumlah tertentu, di antaranya adalah 40 batang sigaret, 5 batang cerutu, 40 gram tembakau iris, atau 350 mililiter minuman yang mengandung etil alkohol.
Baca Juga: Masalah Pajak Lagi-Lagi Terjadi, Kali Ini Libatkan Dua Komika Ternama, Loh Kok?
Itulah aturan bea cukai (pajak) beli barang dari luar negeri yang wajib diketahui. Sebagai tambahan informasi, pada PMK-199/2019 dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab dalam pembayaran pajak dalam rangka impor adalah penyelenggara pos atau penyelenggara jasa titipan. Pada umumnya, pembeli akan membayar import fee saat melakukan pemesanan barang di e-commerce.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Berita Terkait
-
Sumber Kekayaan Alshad Ahmad di Luar Nalar, Ayahnya Pernah Kerja di Kantor Pajak!
-
Stafsus Kemenkeu Tanggapi Pegawai Bea Cukai Viral Sebut Warganet Babu di Medsos
-
Lima Cara Agar Perusahaan Bisa Laporkan Pajak Lewat Teknologi
-
Beda Nasib Pejabat Buntut Viral Pamer Harta, Kenapa Cuma Andhi Pramono yang Tak Dicopot?
-
Masalah Pajak Lagi-Lagi Terjadi, Kali Ini Libatkan Dua Komika Ternama, Loh Kok?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Miris! 30 Persen Gaji Masyarakat untuk Bayar Ongkos Transportasi
-
Soal Kenaikan DMO, Bahlil: Kebutuhan Dalam Negeri Harus Dipenuhi Dulu
-
Pengusaha IHT Minta Pemerintah Membina, Bukan Binasakan Industri Tembakau
-
Bahlil: Realisasi Investasi Sektor ESDM Investasi Turun, PNBP Gagal Capai Target
-
Timothy Ronald dan Akademi Crypto Mendadak Viral, Apa Penyebabnya
-
Indonesia Raih Posisi Runner-up di Thailand, BRI Salurkan Bonus Atlet SEA Games 2025
-
Fenomena Demam Saham Asuransi Awal 2026, Kesempatan atau Jebakan Bandar?
-
IATA Awali Operasional Tambang di Musi Banyuasin, Gandeng Unit UNTR
-
Realisasi PNBP Migas Jauh dari Target, Ini Alasan Bahlil
-
APBN Tekor Hampir 3 Persen, Dalih Purbaya: Saya Buat Nol Defisit Bisa, Tapi Ekonomi Morat-marit