Suara.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai sektor ekonomi dan keuangan syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ekonomi konvensional. Sehingga, dinilai mampu bertahan di tengah pengaruh pandemi Covid-19.
"Sebenarnya (ekonomi dan keuangan syariah) bukan tidak terpengaruh, hanya memang tidak serentak ekonomi konvensional. Sebenarnya ada hal-hal yang dimiliki oleh ekonomi dan keuangan syariah itu, yaitu pertama, mengedepankan prinsip keadilan," ujar Wapres yang dikutip, Rabu (26/4/2023).
Wapres menjelaskan, dalam ekonomi syariah, beban itu ditanggung bersama jadi untung dan resiko dibagi bersama, karena di dalam ekonomi dan keuangan syariah memungkinkan tidak ada kredit, yang ada itu pembiayaan, yang nanti bebannya berbagi hasil dan risiko.
Kemudian keunggulan lainnya adalah sektor ini tidak menggunakan prinsip spekulasi yang rentan akan ketidakpastian.
"Ekonomi syariah itu tidak ada spekulasi, tidak ada yang membuat bahaya atau merugikan orang lain. Tidak ada spekulasi, tidak ada riba, dan tidak ada beban yang tidak perlu sehingga ekonomi syariah itu bisa (bertahan)," ucap Wapres.
Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf menyebut ekonomi syariah mampu merangkul semua kalangan. Hal ini dikarenakan meskipun menggunakan prinsip yang diambil dari dasar ajaran Islam, Ekonomi Syariah itu diperuntukkan bagi semua orang.
"Ekonomi syariah juga ekonomi yang inklusif, artinya bukan hanya untuk orang Islam saja, ini bisa untuk semua orang. Oleh karena itu, tidak heran bahwa ekonomi syariah itu pelaku usahanya juga tidak hanya orang Islam," kata dia.
Wapres juga menekankan bahwa faktor yang turut berperan dalam peningkatan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional adalah besarnya minat pasar global akan sektor ini. Tidak terkecuali di sejumlah negara yang bukan mayoritas muslim.
"Mulai bergeraknya minat global yang juga mulai menggandrungi ekonomi dan keuangan syariah, seperti di beberapa negara. Korea, misalnya, mereka juga menggerakkan farmasi yang halal, produk-produk halal, juga saya lihat di Taiwan dan Cina. Ini semua, seolah menjadi semacam tren global," pungkas dia.
Baca Juga: Momen Wapres Maruf Amin Berlebaran dengan Menhan Prabowo
Berita Terkait
-
Apindo Dukung Kebijakan Dedolarisasi
-
Setelah DKI Jakarta, Kaltim Masuk Provinsi dengan Penghasilan Tertinggi
-
Momen Wapres Maruf Amin Berlebaran dengan Menhan Prabowo
-
Usai Ramadhan dan Lebaran, Pengusaha Yakin Putaran Roda Ekonomi RI Makin Kencang
-
Willow Project AS di Kutub Utara: Manfaat Ekonomi atau Bencana Lingkungan?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Fundamental Ekonomi Kuat di tengah Ketidakpastian, Indonesia Kian Dilirik Investor Global
-
Harga Nikel Langsung Terkerek Aturan Baru ESDM, Tapi Tekan Industri Smelter
-
Program 3 Juta Rumah Libatkan 185 Industri dan Serap Tenaga Kerja
-
Program Gentengisasi Digeber, 40 Ribu Rumah di Jabar Dapat Bantuan
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Alasan Harga Emas Justru Turun di Tengah Konflik
-
Di saat Harga Avtur Melambung, Maskapai Vietnam Justru Agresif Tambah Frekuensi Penerbangan
-
Pemerintah Umumkan Respons Pembelaan Investigasi Dagang AS Hari Ini
-
Airlangga Akui AS Penyumbang Surplus Perdagangan dan Destinasi Ekspor Terbesar RI
-
Airlangga Ungkap Alasan Cicilan Kopdes Merah Putih Dibayar dari APBN