Suara.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai sektor ekonomi dan keuangan syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ekonomi konvensional. Sehingga, dinilai mampu bertahan di tengah pengaruh pandemi Covid-19.
"Sebenarnya (ekonomi dan keuangan syariah) bukan tidak terpengaruh, hanya memang tidak serentak ekonomi konvensional. Sebenarnya ada hal-hal yang dimiliki oleh ekonomi dan keuangan syariah itu, yaitu pertama, mengedepankan prinsip keadilan," ujar Wapres yang dikutip, Rabu (26/4/2023).
Wapres menjelaskan, dalam ekonomi syariah, beban itu ditanggung bersama jadi untung dan resiko dibagi bersama, karena di dalam ekonomi dan keuangan syariah memungkinkan tidak ada kredit, yang ada itu pembiayaan, yang nanti bebannya berbagi hasil dan risiko.
Kemudian keunggulan lainnya adalah sektor ini tidak menggunakan prinsip spekulasi yang rentan akan ketidakpastian.
"Ekonomi syariah itu tidak ada spekulasi, tidak ada yang membuat bahaya atau merugikan orang lain. Tidak ada spekulasi, tidak ada riba, dan tidak ada beban yang tidak perlu sehingga ekonomi syariah itu bisa (bertahan)," ucap Wapres.
Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf menyebut ekonomi syariah mampu merangkul semua kalangan. Hal ini dikarenakan meskipun menggunakan prinsip yang diambil dari dasar ajaran Islam, Ekonomi Syariah itu diperuntukkan bagi semua orang.
"Ekonomi syariah juga ekonomi yang inklusif, artinya bukan hanya untuk orang Islam saja, ini bisa untuk semua orang. Oleh karena itu, tidak heran bahwa ekonomi syariah itu pelaku usahanya juga tidak hanya orang Islam," kata dia.
Wapres juga menekankan bahwa faktor yang turut berperan dalam peningkatan sektor ekonomi dan keuangan syariah nasional adalah besarnya minat pasar global akan sektor ini. Tidak terkecuali di sejumlah negara yang bukan mayoritas muslim.
"Mulai bergeraknya minat global yang juga mulai menggandrungi ekonomi dan keuangan syariah, seperti di beberapa negara. Korea, misalnya, mereka juga menggerakkan farmasi yang halal, produk-produk halal, juga saya lihat di Taiwan dan Cina. Ini semua, seolah menjadi semacam tren global," pungkas dia.
Baca Juga: Momen Wapres Maruf Amin Berlebaran dengan Menhan Prabowo
Berita Terkait
-
Apindo Dukung Kebijakan Dedolarisasi
-
Setelah DKI Jakarta, Kaltim Masuk Provinsi dengan Penghasilan Tertinggi
-
Momen Wapres Maruf Amin Berlebaran dengan Menhan Prabowo
-
Usai Ramadhan dan Lebaran, Pengusaha Yakin Putaran Roda Ekonomi RI Makin Kencang
-
Willow Project AS di Kutub Utara: Manfaat Ekonomi atau Bencana Lingkungan?
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Satu Rumah Dihuni 10 Orang, Pemerintah Bedah 82 Hunian di Menteng Tenggulun
-
Proyek Percontohan Gentengisasi Prabowo Disorot, Kontraktor Jujur: Bukan Genteng, Kita Pakai Spandek
-
Kantongi Sertifikat, Pertamina Bisa Jual Avtur dari Minyak Jelantah Secara Global
-
RI-India Mau Kembangkan Industri Logam
-
Nasib THR Ojol Akan Ditentukan Selasa Pekan Depan
-
MKBD Tembus Rp 1 Triliun, KISI Perkuat Fundamental di Tengah Persaingan Sekuritas
-
Jangan Kehabisan! Penukaran Uang Baru BI Mulai Besok, Wajib Daftar Online Dulu
-
Krisis Batu Bara Ancam PLTU, Pasokan Listrik Aman?
-
Setoran Pajak Kripto Tembus Rp1,93 Triliun, PMK Baru Jadi Angin Segar Exchange Lokal
-
Kemenperin Bantah Industri Tahan Produksi Usai Kesepakatan Tarif RI-AS