Keuangan WIKA Bikin Sulit Negara, Kembali Diusulkan Suntik PMN Rp8 Triliun

Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta Komisi VI DPR RI agar 8 BUMN memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam bentuk tunai sebesar total Rp57,96 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp673,36 miliar pada tahun 2024.

"Erick Thohir menyampaikan bahwa Menteri Keuangan tetap, dan pada rapat sebelumnya sudah disetujui untuk menjadi masukan dalam PMN 2024. Oleh karena itu, terjadi perubahan pada PMN 2024 yang semula Rp33 triliun menjadi Rp57 triliun," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada hari Senin.

Erick menjelaskan bahwa PMN tunai sebesar Rp33 triliun yang telah diajukan sebelumnya akan dialokasikan untuk 7 BUMN.

Salah satunya yakni BUMN Wijaya Karya dengan dana sebesar Rp8 triliun untuk menyehatkan struktur pemodalannya.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyampaikan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) diberikan dengan tujuan untuk memperkuat modal dan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut.

Tiko, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa saat ini WIKA menghadapi kendala keuangan, bahkan perusahaan tersebut mengalami standstill atau penundaan sementara pembayaran kewajiban finansial.

"Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada hari Senin (5/6/2023), Tiko mengatakan bahwa WIKA sedang mengalami kesulitan keuangan dan menghadapi standstill," ujar Tiko.

Selain WIKA, PLN juga akan menerima PMN sebesar Rp10 triliun untuk mencapai target rasio elektrifikasi.

Selanjutnya, Hutama Karya akan mendapatkan Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasional, Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebesar Rp4 triliun untuk pembelian 3 kapal penumpang untuk rute perintis.

Baca Juga: Tercium Bau Tak Sedap di Laporan Keuangan Waskita Karya dan Wijaya Karya

Selain itu, IFG dan INKA masing-masing akan mendapatkan alokasi sebesar Rp3 triliun. IFG akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan kapasitas penjaminan KUR, sementara INKA akan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.

Kemudian, Rekayasa Industri akan memperoleh Rp2 triliun untuk mendukung restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp1,9 triliun untuk penyertaan pada anak perusahaan investasi dan modal kerja.

Usulan penambahan PMN sebesar Rp24,04 triliun, kata Erick, akan digunakan untuk PMN tambahan berdasarkan rapat internal Presiden pada tanggal 28 April yang lalu.

Hutama Karya akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp12,5 triliun untuk menyelesaikan pembangunan jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi dan Kayu Agung-Palembang-Belitung.

Selain itu, IFG juga akan mendapatkan tambahan sebesar Rp3,56 triliun untuk menyelesaikan pengalihan polis Jiwasraya. 

"Erick mengatakan bahwa pada rapat sebelumnya, telah disepakati penyelesaian IFG sebesar tambahan Rp3,56 triliun karena sitaan dari kejaksaan tidak dapat diuangkan, masih berupa barang yang belum dapat dijadikan uang tunai," kata Erick.