Kemnaker Canangkan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Bebas Pekerja Anak di 16 Provinsi di Indonesia

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, keberadaaan industri kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional, namun risiko kehadiran pekerja anak sangat mungkin terjadi.

Hal inilah yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengadakan pencanangan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak, di Pekanbaru Riau.

"Dengan kondisi tersebut, kelapa sawit merupakan komoditas ekspor yang sangat berpengaruh, sehingga resiko kehadiran pekerja anak sangatlah mungkin terjadi," katanya, dalam sambutannya secara virtual.

Pencanangan gerakan sektor perkebunan kelapa sawit terbebas pekerja anak pada tahun 2023, dilakukan di 16 provinsi yang memiliki luas perkebunan lebih dari 100.000 hektare, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

Menaker Ida mengatakan, persoalan pekerja anak dalam industri kelapa sawit harus dilakukan secara terencana dan terpadu, serta memperhatikan kepentingan terbaik  untuk anak.

Upaya penghapusan pekerja anak, lanjut Menaker, bukanlah suatu hal yang mudah, butuh proses yang panjang dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, serta organisasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pekerja anak.

"Ini berarti penguatan kolaborasi antara stakeholder sangat penting dalam mendukung visi Indonesia Bebas Pekerja Anak," ungkap Ida Fauziyah.

Selain itu, pada momentum Hari Dunia Menentang Pekerja Anak, yang diperingati setiap tanggal 12 Juni, Menaker mengajak semua pihak untuk merumuskan program-program strategis sebagai langkah percepatan penanggulangan pekerja anak. 

Peran aktif semua pihak sangat diperlukan, dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, adil makmur dan sejahtera, " katanya.

Baca Juga: Indonesia - Malaysia Bahas Perlindungan bagi Pekerja Migran