Pemerintah Gencar Beri Perlindungan pada PMI di Hong Kong agar Mendapatkan Hak-haknya

Suara.com - Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk memberikan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, dengan mengusulkan adanya peningkatan hak-hak mereka berupa upah minimum, jam kerja dan hari libur,  serta proses pengurusan visa yang mudah, cepat, dan adil.

Untuk itu, berbagai upaya perlindungan dan diplomasi  terus digencarkan untuk meningkatkan  pelindungan hak-hak PMI di Hong Kong.

"Saya  mendorong pemerintah Hong Kong untuk  mempertimbangkan kenaikan UMR tahun 2023, dengan perkembangan kebutuhan ekonomi dasar  saat ini," kata Menaker, Ida Fauziyah, ketika mengadakan pertemuan bilateral dengan Otoritas Tertinggi Bidang Ketenagakerjaan Hong Kong atau Secretary for Labour and Welfare Department of Hongkong,  Chris Sun Yu Han, pada Senin (31/7/2023), waktu setempat.

Ia menambahkan, hak-hak dasar lainnya yang juga penting bagi pekerja, adalah adanya waktu  istirahat tanpa gangguan, baik di siang maupun malam hari, karena dengan istirahat yang cukup akan  berdampak baik untuk kesehatan dan  kemampuan kerja mereka. 

"Saya ingin pemerintah Hong Kong agar dapat menetapkan peraturan terkait jam kerja  dan waktu istirahat bagi pekerja domestik asing," ujar Menaker.

Dalam perekrutan dan penempatan PMI, lanjut Ida Fauziyah, tidak dapat dipungkiri perlunya biaya  penempatan yang dikeluarkan oleh pemberi  kerja. Pemerintah Hong Kong sendiri telah menetapkan  komponen biaya yang ditanggung majikan dan tertulis pada Standard Employment Contract, sementara Indonesia juga menetapkan  komponen biaya penempatan yang  dapat dibebankan kepada pemberi kerja.

"Saya menilai, apa yang telah  tercantum dalam Standard Employment  Contract Pemerintah HongKong, bukan hanya  komponen biaya sesuai ketentuan Hong Kong,  namun juga dilengkapi dengan komponen biaya sesuai negara asal pekerja itu sendiri," katanya.

Pada pertemuan ini, Menaker menyampaikan keinginannya agar pemerintah Hong Kong dapat  membuka peluang bagi PMI untuk dapat bekerja di sektor formal, yang memerlukan  keterampilan tinggi, seperti perawat, perawat lansia dan pekerjaan di bidang perhotelan.

"Saya percaya melalui kerja sama  antara Indonesia dan Hong Kong, khususnya bidang ketenagakerjaan, dapat semakin kuat,  berkembang dan berkesinambungan," tutupnya.

Baca Juga: Sukses Juara di Ajang 13th Worldskills ASEAN Jadi Bukti Indonesia Mampu Hadirkan SDM Berkualitas