Suara.com - Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyarankan perlunya dilakukan pengembangan jalur logistik. Hal tersebut dilakukan agar jalur logistik nasional tidak hanya bertumpu pada akses darat saja.
"Pindahkan angkutan barang ke jalur lain seperti kereta," kata Djoko Setijowarno ditulis Selasa (22/8/2023).
Hal tersebut juga disampaikan berkenaan dengan polemik truk Over Dimension dan Overloaded (ODOL).
Menurutnya, perpindahan jalur angkutan logistik juga akan mengurangi beban pemerintah setiap tahun dalam hal perbaikan jalan.
Dia mengatakan, penghematan anggaran dari perbaikan jalan nantinya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kelas jalan di Indonesia.
Dia melanjutkan, karena selama ini pemerintah sulit mengadakan proyek peningkatan kelas jalan karena uang mereka habis untuk menambal kerusakan jalan.
"Makanya harus dikurangi saja biar bisa mengurangi juga beban jalan raya. Suruh naik kapal saja ke Jakarta," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menyebutkan bahwa total share moda angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57 persen. Selanjutnya, diikuti angkutan laut yakni 12,16 persen serta angkutan perkeretaapian sebesar 0,26 persen.
Djoko mengatakan, sayangnya harga angkutan kereta api saat ini masih terbilang mahal dan tidak ringkas. Itu sebabnya, sambung dia, alternatif jalur logistik ini enggan untuk dipakai oleh para pengusaha.
Baca Juga: KasPro Gandeng OkeJek Permudah Transaksi dan Akses Keuangan Bagi Masyarakat
Angkutan barang menggunakan jalur rel masih dianggap mahal karena selain double handling juga masih dikenakan PPN 10 persen dan TAC (track access charge).
Djoko mengatakan, biaya angkut dengan moda KA akan murah jika pemerintah memberikan BBM subsidi untuk KA barang, IMO (Infrastructure Maintenance and Operation) dari APBN diberikan 100 persen dan TAC dihilangkan.
Dia menyarankan agar pemerintah juga memberikan insentif guna mendorong pengusaha agar mau menggunakan jalur kereta api.
Pengamat transportasi ini berpendapat bahwa subsidi yang diberikan itu hitung-hitungannya masih lebih murah dibanding menyediakan anggaran untuk perbaikan jalan.
"Dengan subsidi ini harapannya, pengusaha pemilik barang yang mengantarkan barangnya dapat mengalihkan ke moda KA," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah menyiapkan roadmap untuk menangani permasalahan ODOL.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN