Suara.com - Dirjen Binapenta & PKK, Haiyani Rumondang mengatakan, penempatan Pekerja Migran Indonesia, belakangan ini menjadi sorotan di dunia nyata dan dunia maya serta menjadi perhatian Kementerian/Lembaga terkait.
"Semua ini bukti dunia penempatan dan pelindungan PMI harus menjadi tanggung jawab bersama sedari awal. Menjadi perhatian kolektif antar K/L terkait, karena migrasi adalah proses panjang yang bersinggungan lintas K/L terkait," ujar Haiyani dalam keterangan persnya pada Senin, (25/9/2023).
Oleh karena itu, ia mengimbau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk introspeksi dan berbenah dengan mengambil langkah-langkah perbaikan guna memastikan mekanisme pengelolaan pekerja migran Indonesia berjalan dengan baik di semua tingkatan. Momen evaluasi ini adalah momen perbaikan, bukan momen saling merasa menyalahkan.
"Kita melakukan langkah-langkah koreksi, mencari akar masalah, bukan mencari siapa yang salah. Konsekuensi dari itu semua, kita sama-sama melakukan perubahan untuk perbaikan," tegas Haiyani.
Haiyani mengatakan dari sisi Kemnaker, pemerintah akan melakukan perbaikan bidang kebijakan dan regulasi, yang dinilai perlu direvisi. Sementara dari sisi P3MI, Kemnaker berharap harus melakukan perbaikan dari mulai aspek tata kelola bisnis. Misalnya penempatan PMI dari awal sampai akhir atau dari hulu hingga hilir.
Haiyani mengatakan, dari sisi Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah akan melakukan perbaikan di bidang kebijakan dan regulasi yang dipandang perlu untuk ditinjau ulang. Sementara itu, di sisi P3MI, Kementerian Ketenagakerjaan berharap dapat melakukan perbaikan mulai dari aspek tata kelola perusahaan. Misalnya posisi PMI dari awal sampai akhir atau dari hulu ke hilir.
"Ini saatnya kita saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk dapat mewujudkan tata kelola PMI yang lebih baik, lebih aman, lebih teratur, lebih fair dan akuntabel," kata Haiyani.
Haiyani menambahkan evaluasi dan pembinaan harus dilakukan karena berdasarkan data base penempatan, banyak P3MI yang vakum dan tak melakukan penempatan selama tiga tahun terakhir.
Haiyani menegaskan, asesmen dan pelatihan penting untuk dilakukan. Pasalnya berdasarkan database penempatan, banyak P3MI yang vakum dan tidak ditempatkan pada jabatan selama tiga tahun terakhir.
Baca Juga: Diperiksa 5 Jam, KPK Cecar Cak Imin Soal Persetujuan Anggaran dalam Perkara Korupsi Kemnaker
"Tentu ini harus dilakukan evaluasi dan pembinaan. Momen pembinaan adalah momen bergandengan tangan untuk perbaikan bukan momen pembinasaan," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kemnaker Cegah Keberangkatan 32 Calon Pekerja Migran Ilegal
-
BLK Komunitas Jadi Solusi bagi Lulusan Pesantren Bersaing di Dunia Kerja
-
Hadapi Bonus Demografi, Pemerintah Siapkan Berbagai Lapangan Pekerjaan
-
Menaker Apresiasi Kementerian yang terlibat dalam Program Pemberdayaan Pekerja Migran
-
Untuk Indonesia Maju 2045, Kemnaker Terus Kembangkan Kualitas SDM
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- DPR Pertanyakan, Pemerintah Menjawab, Dari Mana Datang Isu Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes?
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Rapor Duo Timnas Indonesia Ole Romeny dan Hubner Saat Fortuna Sittard Hadapi Olympiacos
- Kulit Sawo Matang Jangan Salah Pilih Warna Lipstik! Ini 8 Pilihan yang Bikin Wajah Cerah Seketika
Pilihan
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
Terkini
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Menembus Macet demi Langit Bersih: Catatan Acara Lintas Komunitas Kemenhub
-
Berawal dari Dapur Rumahan, Camilan BUNCY Kini Mendunia Bersama BRI
-
Terjaring OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di KPK
-
Banyak Sekolah Rusak? Prabowo Janji Bereskan Semuanya Sebelum 2029
-
Gaji Bukan Hambatan, Pep Guardiola Berpeluang Tangani Timnas Italia
-
Pakar Jelaskan Soal BPA pada Galon Guna Ulang, Benarkah Berbahaya?
-
Green Label Jadi Tren Baru Bangunan, Material Ramah Lingkungan Semakin Diminati
-
Mendagri Tito Heran Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Padahal Sudah Ikut Retret
-
Kriminolog: TPPU Pintu Masuk untuk Kasus Eks Jampidsus