Suara.com - Pemerintah Indonesia meresmikan bursa karbon Selasa (26/9/2023) hari ini. Masyarakat awam barangkali belum terlalu mengenal profil bursa karbon indonesia berikut tujuan dan fungsinya. Secara lebih gampang bursa karbon dapat diartikan sebagai sistem jual-beli karbon yang bisa dilakukan antar-perusahaan di Indonesia. Nantinya, perusahaan yang mampu menekan emisi atau gas rumah kaca dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan lain yang emisinya melampaui standar.
Nantinya bursa karbon Indonesia akan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di samping itu, sejumlah bank juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan kredit perdagangan karbon ini.
Isu bursa karbon sebenarnya telah lama mencuat sejak Indonesia berambisi mencapai tujuan penurunan gas rumah kaca sejak beberapa tahun silam.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan pemerintah memiliki target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan sebesar 43,2% dengan bantuan partisipasi internasional pada 2030 sesuai dokumen Enhanced NDC 2022. Untuk itu, diperlukan dukungan berbagai sektor dalam rangka upaya menurunkan GRK termasuk sektor Industri Jasa Keuangan.
“Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam perdagangan karbon, salah satunya adalah pada subsektor pembangkit tenaga listrik yang Indonesia mempunyai 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara untuk dapat mengikuti perdagangan karbon tahun ini.
Jumlah ini setara dengan 86% dari total PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia,” ujar Inarno dalam Seminar Nasional dengan tema Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Bursa Karbon di Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya akhir Juli 2023 lalu.
Adapun PLTU yang ikut dalam perdagangan karbon pada 2023 ini adalah PLTU dengan daya di atas 100 megawatt, kemudian pada 2024 targetnya meluas ditambah dengan PLTU di atas 50 megawatt.
TPada 2025 diharapkan seluruh PLTU dan PLTG akan masuk pasar karbon. Selain dari subsektor pembangkit, perdagangan karbon di Indonesia juga akan diramaikan oleh sektor lain yang akan bertransaksi di bursa karbon seperti sektor kehutanan, perkebunan, migas, industri umum, dan lain sebagainya.
Meski direncanakan dengan matang, Indonesia juga perlu mengantisipasi jika pasar karbon ini sepi peminat. Dua negara yakni Malaysia dan Korea Selatan terbukti tidak bisa secara efektif menerapkan sistem perdagangan karbon ini.
Baca Juga: Saham Emiten Batu Bara Ini Membara, BEI Minta Cooling Down
Bursa Malaysia hanya mencatatkan 0,0002 persen dari total pendapatan kuartal I 2023 sebesar 150 juta Ringgit Malaysia. Sedangkan dalam bursa Korea Selatan hanya mencatatkan 0,035 persen dari total pendapatan sepanjang tahun 2021 yang mencapai 1.349 miliar won.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
Besok Meluncur, Segini Tarif Transaksi Bursa Karbon di RI
-
Perusahaan Kumpulkan Rp49,4 triliun dari IPO Sepanjang Tahun 2023
-
BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham SGER Usai Naik 66 Persen
-
Pemain Problematik, Manchester United Rela Rugi Bandar Buang Jadon Sancho di Bursa Transfer Januari
-
Saham Emiten Batu Bara Ini Membara, BEI Minta Cooling Down
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Body Lotion Mengandung SPF 50 untuk Mencerahkan, Cocok untuk Yang Sering Keluar Rumah
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Purbaya Mau Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1, RUU Redenominasi Rupiah Kian Dekat
-
Purbaya Mau Ubah Rp1.000 jadi Rp1, Menko Airlangga: Belum Ada Rencana Itu!
-
Pertamina Bakal Perluas Distribus BBM Pertamax Green 95
-
BPJS Ketenagakerjaan Dapat Anugerah Bergengsi di Asian Local Currency Bond Award 2025
-
IPO Jumbo Superbank Senilai Rp5,36 T Bocor, Bos Bursa: Ada Larangan Menyampaikan Hal Itu!
-
Kekayaan Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang Kena OTT KPK
-
Rupiah Diprediksi Melemah Sentuh Rp16.740 Jelang Akhir Pekan, Apa Penyebabnya?
-
Menteri Hanif: Pengakuan Hutan Adat Jadi Fondasi Transisi Ekonomi Berkelanjutan
-
OJK Tegaskan SLIK Bukan Penghambat untuk Pinjaman Kredit
-
Tak Ada 'Suntikan Dana' Baru, Menko Airlangga: Stimulus Akhir Tahun Sudah Cukup!