Suara.com - Pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Hubungan Industrial jadi cita-cita dari Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) untuk menjembatani antara buruh, perusahaan, dan pemerintah guna menciptakan harmonisasi hubungan industrial sehingga tercapainya kesejahteraan kaum pekerja.
Sebagaimana episentrum relawan buruh, GBB ingin membangun solusi lima tahun ke depan tentang segala persoalan ketenagakerjaan seperti upah pekerja, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga tunjangan sosial dan kesehatan.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum GBB, Lukman Hakim saat menyelenggarakan kegiatan GBB Goes to Pabrik dan Warung Ganjaran sebagai upaya ketahanan pangan kaum pekerja.
Acara tersebut berlangsung di PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex), Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
"Jadi ini relasinya adalah konsep GBB dalam rangka mencari jalan keluar untuk pembangunan hubungan industrial yang harmonis, yang lebih berkeadilan dan juga bisa menguatkan industri nasional dan juga kesejahteraan buruh," kata Lukman ditulis Jumat (17/11/2023).
Selama ini sejak pertama kali dibentuk pada November 2022, GBB memiliki komitmen penuh untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.
Komnas HI, lanjut Lukman, merupakan sebuah lembaga untuk menyelesaikan segala persoalan melalui harmonisasi hubungan industrial.
"Jadi Komnas HI itu solusi kelembagaan bukan untuk efisiensi kelembagaan tapi kelembagaan ini justru untuk membantu harmonisasi penerapan regulasi, penegakan hukum sekaligus bagaimana bisa membuat konsep-konsep peningkatan kesejahteraan buruh dan penguatan industri nasional," ucap dia.
Lukman memastikan eksistensi Komnas Hubungan Industrial bakal mewujudkan kesejahteraan bagi kaum buruh yang didukung oleh pemerintahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia.
Baca Juga: Buruh Minta UMP Jakarta 2024 Naik Jadi Rp 5,6 Juta, Pemprov DKI: Akan Kami Sidangkan Besok
Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mencanangkan program pembangunan ekonomi, salah satunya dengan membangun 10 juta hunian untuk buruh hingga anak muda.
Ganjar-Mahfud juga berkomitmen menyediakan pendidikan bagi buruh berprestasi dan keluarganya dalam upayanya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
"Komnas HI inilah juga nanti membuat regulasi bagaimana kesejahteraan buruh pendapatan buruh bisa naik bukan hanya dari konsep upah, tapi pemerintah akan hadir bagaimana bisa menyediakan tambahan-tambahan pendapatan untuk buruh sehingga income security atau jaminan pendapatan yang layak," jelas Lukman.
"Itu bisa diperoleh oleh buruh salah satunya dengan cara memberikan subsidi ya, subsidi itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk dukungan-dukungan yang lain sehingga buruh itu bisa memiliki daya beli dan juga buruh bisa merasakan upah yang layak," imbuh dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Jelang Akhir Tahun Realisasi Penyaluran KUR Tembus Rp240 Triliun
-
Jabar Incar PDRB Rp4.000 Triliun dan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
BRI Insurance Bidik Potensi Pasar yang Belum Tersentuh Asuransi
-
Cara SIG Lindungi Infrastruktur Vital Perusahaan dari Serangan Hacker
-
Dukung Implementasi SEOJK No. 7/SEOJK.05/2025, AdMedika Perkuat Peran Dewan Penasihat Medis
-
Fakta-fakta RPP Demutualisasi BEI yang Disiapkan Kemenkeu
-
Rincian Pajak UMKM dan Penghapusan Batas Waktu Tarif 0,5 Persen
-
Tips Efisiensi Bisnis dengan Switchgear Digital, Tekan OPEX Hingga 30 Persen
-
Indef: Pedagang Thrifting Informal, Lebih Bahaya Kalau Industri Tekstil yang Formal Hancur
-
Permata Bank Targetkan Raup Rp 100 Miliar dari GJAW 2025