Pemilu 2024 Dikhawatirkan Picu Perlambatan Ekonomi, Kok Bisa?

Suara.com - Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diperkirakan akan cenderung moderat. Artinya, potensi pertumbuhannya tidak sebesar pertumbuhan yang terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya.

"Faktor-faktor yang dirasa atau dinilai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi perlu dimitigasi sejak dini, sehingga setidaknya kalau kita bicara angka realistis pertumbuhan ekonomi yang di sekitaran 5 persen yang ingin disasar oleh pemerintah itu bisa tercapai," kata Yusuf, dalam analisnya yang dikutip pada Kamis (28/12/2023).

Menurut dia, pemilu menjadi salah satu elemen yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun mendatang.

Rangkaian kegiatan pemilu yang beragam diharapkan dapat memberikan kontribusi, terutama dalam pengeluaran yang terkait dengan aspek-aspek seperti kampanye dan atribut-atribut yang digunakan.

"Tahun politik ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di saat yang bersamaan juga bisa menjadi penghambat maupun tantangan," ujar Yusuf, seperti yang dinukil dari Antara.

Dalam kesempatan yang sama, berharap pemerintah mempercepat realisasi belanja pada tahun politik 2024 agar memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Menurut saya ini tidak mudah mengingat di beberapa tahun sebelumnya ketika ada pemilu maupun pilkada, belanja di daerah kerap kali tertahan dengan berbagai alasan," ujar Yusuf ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Yusuf menyampaikan, saat ini di level nasional sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan daftar isian belanja yang lebih cepat.

"Harapannya dengan daftar isian belanja yang lebih cepat itu bisa dieksekusi lebih awal, sehingga setahun penuh itu tercukupi untuk kemudian melakukan eksekusi," kata Yusuf.

Baca Juga: Pemungutan Suara di Hong Kong akan Gunakan 4 TPS dan Metode Pos

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya manajemen yang cermat terhadap dinamika politik dan ekonomi, serta kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.