Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara empat mata beberapa waktu lalu.
Dikatakan Hasto pertemuan tersebut membicarakan soal politisasi bansos yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya, saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan Bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran di setiap Kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral," kata Hasto di GBK akhir pekan lalu.
Asal tahu saja pada akhir tahun 2023 kemarin Jokowi memerintahkan Sri Mulyani untuk melakukan pemblokiran anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga mencapai Rp50,14 triliun di APBN 2024.
Kondisi ini membuat Sri Mulyani pusing tujuh keliling, bendahara negara ini pun mau tak mau mengikuti perintah sang presiden.
Sehingga terbitlah Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024. Dimana, masing-masing K/L mesti menyisihkan 5 persen dari total anggaran untuk dialihkan.
Hasto pun menyayangkan langkah politik anggaran Jokowi ini.
"Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," tuturnya.
Selain membicarakan politisasi bansos tersebut, Hasto juga mengatakan pertemuan itu juga membahas situasi bangsa dan negara.
Baca Juga: Momen Rocky Gerung Lempar Jaket AMIN: Saya Sudah Ketemu Anies 300 Kali
"Tentu saja, juga berbicara tentang kondisi bangsa dan negara, berbicara tentang fiskal. Itu merupakan hal penting," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
Terkini
-
Izin Usaha Pendirian Unit Syariah PT Manulife Indonesia Dicabut, Ini Alasannya
-
Inflasi Tinggi Mengancam di Awal 2026, Apa Dampaknya?
-
Nama-nama di Balik Bursa Kripto ICEX, Benarkah Ada Haji Isam dan Happy Hapsoro?
-
Dilema Pengetatan Defisit APBD 2026: Antara Disiplin Fiskal dan Risiko Penurunan Belanja
-
Kelanjutan Proyek PLTN Tinggal Tunggu Perpres dari Prabowo
-
Tak Terbukti Dumping, RI Bisa Kembali Ekspor Baja Rebar ke Australia
-
Penggunaan SPKLU PLN Naik Hampir 500 Persen Saat Libur Nataru
-
Aturan Baru Soal Akuntan Dinilai Buka Peluang Kerja untuk Gen Z
-
Purbaya Siapkan Pembangunan Sekolah Terintegrasi Impian Prabowo, Apa Itu?
-
Ganti Jibor dengan INDONIA, BI Mau Buat Pasar Keuangan Lebih Transparan