KSPN Minta Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Dibatalkan, Ini Alasannya

Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengkritik keras rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga pikap dan truk dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih. 

Kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi desa sekaligus berpotensi merugikan industri otomotif nasional.

Presiden KSPN, Ristadi, menyebut rencana impor itu disampaikan oleh Dirut PT Agrinas selaku penanggung jawab pembangunan Kopdes Merah Putih dengan alasan harga lebih murah, sesuai medan pedesaan, serta diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp43 triliun.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru bertolak belakang dengan semangat pembentukan koperasi desa.

"Sebagaimana kita tahu spirit pembentukan kopdes merah putih adalah untuk menggerakan membangun menumbukan ekonomi desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi-potensi ekonomi, sumberdaya lokal," kata Ristadi dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Ia menilai manfaat pembangunan koperasi desa seharusnya dirasakan pelaku ekonomi dalam negeri, terutama masyarakat desa.

"Dengan kata lain proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan," ujarnya.

Ristadi juga menyoroti kondisi industri otomotif nasional yang sedang lesu. Ia menyebut berkurangnya pesanan telah berdampak pada pekerja di sektor tersebut.

"Akhirnya jam kerja dikurangi sampai terjadi PHK, korbanya adalah pekerja," kata dia.

Baca Juga: Dukung Dasco soal Tunda Impor Mobil Pikap India, Kadin: Nanti Jadi Bangkai

KSPN menilai alasan industri otomotif nasional tidak mampu memproduksi kendaraan yang dibutuhkan tidak sesuai fakta di lapangan.

"Industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksi sekitar 1 juta unit kendaraan dalam setahun, setelah melakukan verifikasi kemampuan produksi beberapa pabrik otomotif di Indonesia," lanjutnya.

Ristadi juga mempertanyakan pemilihan kendaraan pikap 4x4 sebagai standar operasional di seluruh wilayah pedesaan. Ia menilai penggunaan kendaraan tersebut tidak bisa digeneralisasi untuk semua daerah.

"Mungkin iya ada beberapa daerah yg kondisi medanya ektrem sehingga harus memakai kendaraan pick up 4x4, tapi kan harus dipetakan secara akurat di daerah mana saja lalu dihitung berapa kebutuhan unitnya, jangan digeneralisir semua daerah harus pakai pick up 4x4," kata Ristadi.

Selain itu, ia juga mempertanyakan klaim efisiensi anggaran dari rencana impor tersebut.

"Dengan demikian dasar hitungan ada efesiensi 43 trilyun itu darimana ?" ucapnya.