Suara.com - Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok mengaku belum bisa mengikuti rangkaian kampanye pasann calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Hal ini lantaran, Ahok belum mendapat surat pemberhentian jadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dari Menteri BUMN Erick Thohir.
"Saya itu tidak boleh berkampanye karena peraturan BUMN, saya kan taat konstitusi bukan konstituen. Ketika saya memutuskan mundur yang terhitung dari tanggal 1 (Februari) Pak Erick Thohir tidak mau keluarkan surat pemberhentian saya nih," ujarnya seperti yang dikutip dari acara Ahok Is Back, Jumat (9/2/2024).
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta Ahok tidak berpolemik dan buat bikin ribet semua pihak.
Pasalnya, menurut dia, Ahok bisa langsung mengikuti kampanye setelah dirinya mengundurkan diri, seperti komisaris-komisaris lainnya.
Baca Juga
Alam Ganjar Singgung Akses Pembiayaan UMKM saat Sambangi Kampung Raja Praingu
"Nggak usah dibuat ribet, karena sebenarnya ketika dia (Ahok) mengundurkan diri pada tanggal tersebut dia udah langsung berhenti komisaris, yg lain-lain juga begitu. Bahkan ada ketua TKN Arief Rosyid mengundurkan diri langsung jadi ketua Fakta nggak papa," ujarnya kepada Wartawan.
Arya melanjutkan, komisaris yang menjabat juga bisa langsung mengikuti kampanye politik, tapi setelah itu pihak itu haru mundur.
"Jadi komisaris jadi kalau pak ahok mau kampanye silahkan saja, nggak masalah, jangan dibuat ribet, nggak ada yang spesial sama semuanya," ucap dia.
Baca Juga: Biar Jadi Pembeda Kampanye, Timnas AMIN Minta Peserta Kumpul Akbar di JIS Pakai Pita Merah Putih
Terkait dengan surat pemberhentian, Arya menegaskan bahwa, Ahok tidak perlu menunggu surat tersebut dari Erick Thohir. Sebab, tanpa surat ini pun komisaris yang mundur tetap bisa mengikuti rangkaian kampanye.
Dia menambahkan, Erick Thohir dipastikan akan tetap membuat surat pemberhentian bagi komisaris atau direksi yang mundur. Selain itu, bilang dia, tidak ada pernah niatan Erick Thohir untuk menahan surat pemberhentian Ahok.
Baca Juga
Erick Thohir 'Mati-matian' Lawan Anies-Cak Imin Soal BUMN Jadi Koperasi, Ada Apa?
"Untuk surat dari pak erick nanti di terbitkan, jadi nggak ada yang spesial, nggak ada Pak Ahok ditahan, nggak ada urusan sama sekali. Jadi silahkan saja Pak Ahok mau kampanye proses surat sama seperti yang, proses surat nanti keluar juga," tegas dia.
"Jadi nggak harus gimana-gimana, ini juga nggak spesial-spesial aman gitu, bahkan nggak usah nunggu perlu surat juga langsung bisa kampanye," pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
Terkini
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
SPBU Swasta Beli BBM dari Pertamina, Simon: Kami Tak Cari Untung!
-
Jurus SIG Hadapi Persaingan: Integrasi ESG Demi Ciptakan Nilai Tambah Jangka Panjang
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
Kemenhub 'Gandeng' TRON: Kebut Elektrifikasi Angkutan Umum, Targetkan Udara Bersih dan Bebas Emisi!
-
Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH, Siap Lawan Mafia Hukum!
-
Fakta-fakta Demo Timor Leste: Tekanan Ekonomi, Terinspirasi Gerakan Warga Indonesia?
-
Alasan Eks Menteri Sebut DJP 'Berburu Pajak di Kebun Binatang': Masalah Administrasi Serius
-
Nama Pegawai BRI Selalu Dalam Doa, Meski Wajahnya Telah Lupa