Rawan Terbakar di Kapal, Gapasdap Desak Pemerintah Buat Aturan Tentang Muatan Kendaraan Listrik

Suara.com - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau Gapasdap mendesak pemerintah segera membuat aturan tentang muatan kendaraan listrik sebelum momentum mudik lebaran tiba.

Regulasi tentang muatan kendaraan berbasis tenaga listrik ini memang belum tercantum dalam standar operasional prosedur (SOP) keamanan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan RI. Sementara potensi bahaya korsleting kendaraan listrik sangat tinggi.

"Muatan electric vehicle ini memiliki tingkat bahaya yang luar biasa," kata Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rachmatika Ardiyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/3/2024).

Rachmatika memberikan contoh seperti Tesla. Electric Vehicle (EV) roda empat besutan pabrikan milik Elon Musk itu pernah terbakar dan membutuhkan 36 kali lipat jumlah air yang digunakan untuk memadamkan api dibandingkan mobil bertenaga gasoline.

"Jika terbakar di kapal, kami akan kesulitan, karena kita belum tahu apakah air laut bisa memadamkan karena sifat air laut yang mengandung garam bisa menjadi konduktor," ucapnya.

Padahal pada 2030 mendatang, Gaikindo memprediksi ada 1 juta mobil listrik keluar di pasaran. Sementara distribusinya mayoritas menggunakan angkutan laut seperti feri dan darat.

Rachmatika yang juga sebagai Pengurus Bidang Angkutan Roro dan Penumpang DPP INSA menambahkan bahwa angkutan feri sendiri sejauh ini memiliki tingkat kecelakan rendah atau hampir zero accident.

Namun beberapa waktu terakhir terjadi peristiwa kebakaran karena muatan kendaraan listrik. Bahkan di luar negeri lebih parah lagi. Seperti kejadian di Amsterdam dan Jerman.

"Kita minta kepada pemerintah untuk segera bisa membuat acuan atau panduan dalam waktu segera karena sebentar lagi masuk peak season angkutan lebaran," tegasnya.

Baca Juga: Toyota Diminta Tak Cuma Kembangkan Mobil Hybrid di Indonesia

Paling tidak, kata Alumni ITS Perkapalan dan Juga Master Manajemen Transportasi ini, ada SOP minimal seperti SK Dirjen yang mengatur tentang spesifikasi kendaraan listrik secara jelas maupun jenis angkutan pemuat sehingga baik ekspedisi maupun perusahaan pelayaran bisa membedakan lokasi penempatan di atas kapal.

"Jika tidak ada tanda khusus, kita akan kesulitan mengidentifikasi itu," ujarnya.

Sebelumnya, Gapasdap telah menggelar dua kali Focus Group Fiscussion (FGD) Mitigasi Resiko Terhadap Muatan Kapal dan Muatan Kendaraan Listrik di Angkutan Penyeberangan. 

FGD diikuti oleh Ketua Dewan Penasehat Gapasdap Bambang Haryo Soekartono (BHS), Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ir Suryanto Cahyono serta Koordinator Kesyahbandaran dan Patroli Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Wahyudi beserta sejumlah asosiasi terkait. Yakni ASDP dan Asperindo. Termasuk pihak asuransi Jasa Raharja.

Tindak lanjut FGD tersebut menjadi sebuah rekomendasi panduan ekspedisi dan penanganan kebakaran kendaraan listrik.

"Hasil FGD kita rekomendasikan kepada Kemenhub agar segera membuat aturan itu mungkin bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sebagainya," ujarnya.