Suara.com - Draft Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) kini hampir mencapai tahap akhir dengan semua aspek substansi telah terpenuhi sepenuhnya.
RPP yang dijadwalkan untuk diterbitkan pada akhir April 2024 diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan mampu menarik partisipasi para talenta terbaik untuk berkontribusi dalam reformasi birokrasi dan pembangunan nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada awal pekan ini mengatakan, usai semua aspek telah terpenuhi sepenuhnya, target penyelesaian adalah pada tanggal 30 April 2024.
Anas menjelaskan bahwa terdapat beberapa perubahan mendasar yang diatur secara rinci, seperti penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Menurut Anas, penataan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang harus menjadi lebih lincah dan kolaboratif.
"Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu 'ritual' tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resign, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non-ASN/honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan tiga kali siklus rekrutmen," ungkap Anas.
Selain itu, ada juga penyesuaian terkait kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam peraturan sebelumnya, mobilitas talenta hanya diperbolehkan di dalam dan antar instansi pemerintah.
Anas menyatakan bahwa saat ini talenta-talenta ASN cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara kebutuhan akan pegawai di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) masih belum terpenuhi.
"Dengan PP ini, pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik dalam, antar instansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat," sambung dia.
Selanjutnya, RPP Manajemen ASN akan mengatur mengenai pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi menggunakan metode klasikal seperti penataran. Pola pengembangannya akan lebih menekankan pada experiential learning, seperti magang dan pelatihan di lapangan, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.
Baca Juga: Pegawai KPK yang Jadi Tersangka Pungli Diberhentikan Sementara Dari ASN
Menyangkut kinerja, masalahnya adalah bahwa kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, ke depan, manajemen kinerja akan dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Hal ini akan didesain untuk memastikan konsistensi antara kinerja individu dan kinerja organisasi.
Sebagai informasi tambahan, RPP ini terdiri dari total 22 bab yang mencakup 305 pasal. Substansi yang dibahas meliputi pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, dan hak serta kewajiban ASN.
Berita Terkait
-
Azwar Anas Sebut Tes PPPK Hanya Formalitas, Tenaga Honorer 100 Persen Dapat NIP: Ini Namanya Titipan
-
Slepet Cak Imin: Filosofi Dwifungsi TNI/Polri Dikembalikan, Kayak Apa?
-
3 Menteri Jokowi Bicara Soal Mekanisme Pemberian THR dan Gaji Ke-13
-
Pernah Dipecat karena Nyabu di Ruang Kerja, Hakim Danu Arman Kembali Aktif Jadi PNS
-
Pegawai KPK yang Jadi Tersangka Pungli Diberhentikan Sementara Dari ASN
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Grab Siapkan Dana Jumbo untuk Bonus Hari Raya Jelang Lebaran 2026
-
BEI Akan Terbitkan Daftar Saham yang Pemiliknya Terkonsentrasi
-
Produksi Migas Digenjot, SKK Migas Siapkan 100 Sumur Eksplorasi di 2026
-
Pengidap Autoimun Ini Ubah Tanaman Herbal Jadi Ladang Cuan, Omzet Tembus Ratusan Juta
-
Pasca Danantara, Akademisi Soroti Risiko Hilangnya Karakter Publik BUMN
-
Dari 45.000 Sumur Rakyat, Baru 1 UMKM yang Berhasil Produksi Minyak
-
Dapat Arahan Prabowo, Bahlil Ungkap Izin Tambang Emas Martabe Belum Dicabut
-
Layanan Pelabuhan Dikeluhkan, Pengusaha Minta Pemerintah Turun Tangan
-
Resmi! BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik Jadi Pjs Direktur Utama, Jamin Transparansi Saham RI
-
Purbaya: Kita Negara Maritim Tapi Kapal Beli dari Luar