Suara.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) kembali jadi sorotan usai dituding menyewa buzzer untuk meredam isu negatif.
Berawal dari unggahan seorang influencer di TikTok bernama Bima (@awbimax) yang menampilkan tangkapan layar tawaran menjadi buzzer untuk institusi tersebut. Bima mematok harga fantastis, yakni Rp 100 juta per video.
Sontak, publik menduga Bea Cukai berupaya meredam isu negatif dengan menggunakan jasa buzzer. Dugaan ini kian kuat karena Bea Cukai memang tengah menghadapi sorotan negatif masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Bea Cukai dengan tegas membantah tudingan tersebut melalui siaran pers resminya. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menyatakan bahwa Bea Cukai tak pernah menggunakan buzzer untuk mempengaruhi opini publik.
"Kami tidak menggunakan jasa buzzer untuk mendiskreditkan opini masyarakat," kata Nirwala.
Namun, kami pernah bekerja sama dengan beberapa influencer dalam mengedukasi masyarakat terkait layanan kepabeanan dan cukai," sambungnya.
Nirwala kemudian menjelaskan tujuan dari kerja sama tersebut adalah untuk memaksimalkan jangkauan publikasi dan menyederhanakan informasi dari lembaga itu agar dapat lebih mudah dipahami masyarakat secara praktis.
"Layaknya organisasi lain yang memahami pentingnya peran media sosial dan influencer dalam membantu menyebarkan dan menyederhanakan informasi yang kami miliki, kami juga turut mengoptimalkan penggunaan fungsi-fungsi tersebut," jelas Nirwala.
Selain menggandeng beberapa influencer, Bea Cukai juga mengaku secara aktif dan rutin memberikan edukasi dan sosialiasi bagi masyarakat melalui akun-akun media sosial resminya. Dengan akun itu, Nirwala menyebut Bea Cukai juga turut menerima berbagai masukan hingga keluhan masyarakat terkait pelayanan lembaga.
"Bea Cukai berterima kasih atas masukan, saran, dan informasi yang diberikan masyarakat demi penyempurnaan pelayanan yang telah diberikan," paparnya.
Namun, bantahan Bea Cukai disambut skeptis oleh netizen. Mereka mempertanyakan keaslian tangkapan layar yang diunggah Bima. Tak sedikit yang menduga bahwa tawaran tersebut berasal dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, atau bisa jadi strategi "playing victim" dari Bea Cukai sendiri.
Berita Terkait
-
Viral Lagi, Detik-detik Koper Alissa Wahid Diobrak-abrik Bea Cukai, Putri Gus Dur sampai Dibilang TKW Taiwan
-
Cakra Khan Ikut Jadi Korban Pajak Tinggi Bea Cukai, Beli Jaket Rp6 Juta Pajaknya Rp21 Juta!
-
Mengingatkan Fatimah Zahratunnisa, Kekalahan Garuda Muda Disebut Sengaja Karena Takut Ambil Piala di Bea Cukai
Terpopuler
- 5 Mobil Toyota Bekas yang Mesinnya Bandel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Pajak Rp500 Ribuan, Tinggal Segini Harga Wuling Binguo Bekas
- 9 Sepatu Adidas yang Diskon di Foot Locker, Harga Turun Hingga 60 Persen
- 10 Promo Sepatu Nike, Adidas, New Balance, Puma, dan Asics di Foot Locker: Diskon hingga 65 Persen
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Kanky Murah tapi Berkualitas untuk Easy Run dan Aktivitas Harian
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
KRL Jadi Andalan Libur Nataru, 15 Juta Penumpang Tercatat
-
Implementasi Inpres 2/2025, Pembangunan Irigasi Tahap I Capai 99,93 Persen
-
Tambang Vale Indonesia Stop Beroperasi, Harga Nikel Dunia Meroket
-
RKAB 2026 Belum Terbit, Vale Indonesia Stop Operasi Sementara
-
Saat Stabilitas Tak Cukup: Alarm Dini Ekonomi Indonesia 2025
-
Bulog Bidik APBN untuk Pengadaan 4 Juta Ton Beras 2026, Demi Lindungi Petani dan Jaga Harga Pangan
-
Muhammad Awaluddin Diangkat Jadi Dirut Jasa Raharja
-
Batas Telat Bayar Cicilan Mobil dan Simulasi Denda Sebelum Ditarik Leasing
-
Bursa Berjangka Komoditi 2026 Dibuka, Target Harga Acuan Nasional Naik
-
Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN