Potongan Gaji 3% untuk Iuran Tapera Langsung Diberlakukan? Begini Penjelasannya

Suara.com - Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih menjadi polemik publik sebab masih banyaknya informasi simpang siur. Salah satunya, waktu pemberlakuan potongan gaji hingga 3 persen untuk iuran Tapera.

Menurut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Heru Pudyo Nugroho, meski diberlakukan paling lambat 2027, tetapi belum tentu langsung dilaksanakan.

Untuk diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana pada pasal 68 berbunyi perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP ini.

"Ini memang sudah diterbitkan di tahun 2020, dan kalau yang sekarang diperbincangkan terkait PP Nomor 21/2024 sebenarnya PP itu untuk menyempurnakan aspek tata kelolanya saja, subtansi lain tidak berubah," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta yang dikutip Kamis (6/6/2024).

Heru melanjutkan, butuh melihat persiapan semua pihak terlebih dahulu untuk menerapkan kebijakan iuran Tapera. Dari sisi BP Tapera juga perlu melakukan peningkatan tata kelola agar bisa lebih transparan.

"Itu memang selambat-lambatnya 7 tahun, jadi kalau timeline 2027 tidak saklek seperti itu. Tergantung bagaimana kesiapan BP Tapera. Masih banyak PR (pekerjaan rumah) dari komite yang diketuai PUPR, beranggotakan menkeu, dari Anggota Komisioner OJK juga yang masih terus harus kami upayakan, terutama dalam peningkatan kualitas tata kelola," jelas dia.

Setelah persiapan, bilang Heru, BP Tapera juga nggak langsung serta merta mumungut iuran para pekerja. Akan dilakukan sosilasi terhadap perusahaan maupun pekerja, agar memahami fungsi dari iuran Tapera itu sendiri.

"Apa yang jadi dasar pungutan, apakah gaji pokok dari pekerja, penerima upah, atau dari take home pay, atau dari apa, itu kan masih diskusi yang panjang," kata dia.

Heru juga menyebut, pihaknya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dulu sebelum kebijakan ini berjalan.

Baca Juga: Perangi Pekerja Anak, Menaker Ida Pimpin Delegasi RI di Konferensi Perburuhan Internasional

"Tapi PR-nya untuk membenahi tata kelola dalam rangka BP Tapera membangun trust ke masyakat, itu harus dibangun dulu. Jadi saya nggak bisa bilang 2027 dilaksanakan, ngga juga, tergantung," pungkas dia.