Suara.com - Bobolnya national data center atau pusat data nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebabkan terganggunya layanan imigrasi di seluruh bandara internasional di Indonesia.
Info paling anyar, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengakui kalau layanan imigrasi gangguan karena adanya masalah di Pusat Data Nasional (PDN). “Memang betul bahwa sedang terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik,” kata Menkominfo lewat pesan singkat.
Budi Arie menyebut kalau Kominfo sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap. Ia juga memastikan kalau tim akan bekerja optimal demi mempercepat pemulihan. "Saat ini kami sedang melakukan pemulihan layanan secara bertahap. Saya pastikan saat ini tim sedang bekerja secara optimal untuk mempercepat pemulihan," ucapnya.
Diketahui Ditjen Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM jadi salah satu instansi yang melaporkan sistem PDN mengalami gangguan. Ditjen Imigrasi pun meminta maaf atas gangguan layanan tersebut karena berdampak ke seluruh layanan keimigrasian.
"Saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian," kata mereka lewat Instagram @ditjen_imigrasi, Kamis (20/6/2024).
Terganggunya layanan imigrasi hanyalah satu dari banyaknya dampak buruk yang bisa ditimbulkan akibat kebocoran data nasional. Dampak mengerikan lainnya adalah kehilangan data pribadi dan terganggunya keamanan nasional.
Data pribadi warga negara, seperti informasi identitas, rekam medis, dan data keuangan, dapat terekspos. Ini bisa mengarah pada pencurian identitas, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi.
Informasi sensitif yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional, seperti data intelijen, rencana strategis, dan informasi personel militer, bisa jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab atau musuh negara. Ini dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara.
Kemudian, kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar baik bagi pemerintah maupun warga negara. Biaya pemulihan, kompensasi, dan peningkatan keamanan siber bisa sangat mahal. Kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah dan institusi nasional bisa menurun. Hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan menghambat investasi serta perkembangan bisnis.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
Berita Terkait
-
Penumpang Ngeluh Antrean di Bandara Soetta Numpuk, Sistem Imigrasi Macet Gegara Server PDN Gangguan
-
Layanan Imigrasi Gangguan, Menkominfo Akui Masalah di Pusat Data Nasional
-
Sudah Beroperasi: Penerbangan Langsung dari Bali ke Ibu Kota Australia
-
Cegah Citra Negatif Pariwisata Bali, Kemenparekraf - Imigrasi Terbitkan Tata Tertib
-
Nasib Bule Kere Liburan Bareng Pacar di Bali, Ditahan Imigrasi Gegara 20 Hari Tak Bayar Makan dan Hotel
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
DJP Klaim Anggaran Pajak Indonesia Lebih Murah dari China
-
Banyak yang Mundur dari Manajer Kopdes Merah Putih, Ada Denda Rp100 Juta hingga Penempatan Diacak?
-
B50 Resmi Meluncur Juli 2026, ESDM Pastikan Stok Minyak Goreng Tetap Aman
-
Bos Baru Danantara dari WNA Tuai Polemik, Pakar: Yang Penting Kompeten, Bukan Paspor
-
Harga Pertamax Cs Berpotensi Turun, ESDM Beri Kabar Baik untuk Kantong Masyarakat
-
Bea Cukai Ungkap BYD & Wuling Biang Kerok 10.000 Kontainer Menumpuk di Tanjung Priok
-
90 Juta Produk UMKM RI Laku di Luar Negeri, Ternyata Ini Rahasianya
-
Danantara Pegang Kendali Ekspor Sawit, Pemerintah Ubah Total Tata Kelola CPO Nasional
-
Rupiah Terkapar ke Rp17.762 per Dolar AS, Investor Tunggu Putusan The Fed dan BI
-
Purbaya Bongkar Masalah Era Sri Mulyani, Pegawai Pajak dan Bea Cukai Sulit Kerja Sama