Kala Sritex dan Industri Tekstil RI di Ujung Tanduk, Para Menteri Jokowi Justru Main Tunjuk

Suara.com - Industri tekstil Indonesia dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan. Dominasi produk impor yang mencapai 70% di pasar domestik, ditambah dengan minimnya dukungan pemerintah, membuat industri ini terancam gulung tikar.

Tak sedikit dari perusahaan tekstil saat ini berada dalam kondisi keuangan yang boleh dikatakan di ujung tanduk, sebut saja PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex terancam bangkrut karena tumpukkan utang yang mencapai US$1,54 miliar atau setara Rp24,3 triliun per September 2023.

Di tengah situasi gelapnya industri tekstil lokal, para menteri ekonomi kabinet Joko Widodo (Jokowi) justru bersikap tak kompak bahkan saling tunjuk untuk menyalahkan.

Ada menteri yang saling sindir karena pernyataan menteri lainnya yang dianggap tidak konsisten antara pernyataan dengan kebijakan yang ia keluarkan. Ada menteri yang justru melihat fenomena ini sebagai peluang datangnya perusahaan tekstil baru.

Tanggapan Menteri Keuangan

Dalam rapat kerja dengan DPD RI pada Rabu (19/6/2024), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa PHK massal karena banyaknya pabrik tekstil yang tutup tahun ini akibat dari persaingan bisnis yang semakin ketat, namun pasokan produk melimpah.

Hal ini, kata Sri Mulyani, yang membuat adanya praktik dumping atau upaya ekspor dengan harga yang lebih murah dibanding yang dijual di dalam negeri.

“Di dunia terjadi excess (kelebihan) kapasitas, sehingga terjadi banyak sekali dumping. Jadi kita harus hati-hati untuk melindungi ekonomi kita di dalam negeri," ucap Sri Mulyani.

Meski begitu, Menkeu mengakui pemerintah telah mengetatkan barang masuk dari luar negeri, tapi kebijakan tersebut justru menimbulkan banyak kontra dari masyarakat.

Baca Juga: Raksasa Garmen China Mau Bangun Pabrik di RI, Industri Tekstil Lokal Kian Terancam?

“Yang kemarin-kemarin terjadi banjir (impor) sampai Tanah Abang sepi menyebabkan kita mencoba perketat masuk barang-barang, tapi kemudian menimbulkan ekses dampak ke para penumpang dan ini kemudian direlaksasikan lagi," bebernya.

Adapun, pada masa tersebut, aturan barang bawaan penumpang ini dalam rangka menjaring banyaknya aksi jasa titipan atau jastip barang dari luar negeri, untuk sepatu hingga pakaian. Namun, pengetatan ini telah dibatalkan.

Tanggapan Menteri Perindustrian

Merespons pernyataan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Sri Mulyani tidak konsisten terkait kebijakan dan pernyataannya itu.

Satu sisi menyalahkan praktik dumping, di sisi lain kinerja Kemenkeu ia nilai lambat dalam membuat kebijakan untuk pengamanan pasar tekstil TPT di dalam negeri.

"Kita yang seharusnya cepat mengantisipasinya dengan pengambilan kebijakan trade remedies berupa kebijakan anti-dumping dan safeguard, serta kebijakan nontariff lainnya," kata Agus dalam keterangan resminya yang rilis Jumat (21/6/2023).