Suara.com - Kebocoran data Pusat Data Nasional (PDN) akibat serangan ransomware tidak hanya berdampak pada data penting warga negara Indonesia dan imigrasi saja. Melainkan juga berdampak pada layanan pajak.
Hal ini dikonfirmasi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo yang mengatakan, meski dampaknya tidak langsung dan relatif kecil, ada beberapa hambatan yang terjadi, terutama dalam registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) online.
Dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis lalu ia menyebut, NPWP online terganggu karena hambatan akibat serangan PDN.
Ia menjelaskan, gangguan tersebut terutama dirasakan oleh wajib pajak yang merupakan warga negara asing (WNA). Saat PDN diretas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat mengakses data paspor yang disimpan di PDN, yang diperlukan untuk validasi pendaftaran NPWP bagi WNA.
"Untuk wajib pajak WNA, kami harus melakukan validasi nomor paspor, dan data tersebut ada di layanan imigrasi yang tergantung pada PDN," tambahnya.
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional (PDN) disebabkan oleh serangan siber. Pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan sebesar US$ 8 juta (Rp 131 miliar).
Kepala BSSN, Hinsa Siburian, menjelaskan bahwa PDN mengalami kerusakan karena serangan siber yang menggunakan ransomware bernama Brain Chipher (Brain 3.0).
Hinsa menambahkan bahwa BSSN bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Telkomsigma masih berusaha memulihkan seluruh layanan, termasuk berupaya memecahkan enkripsi yang menyebabkan data di PDN tidak dapat diakses.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa hingga Mei 2024, anggaran belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mencapai Rp 4,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 700 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN).
"Pusat Data Nasional (PDN) dengan alokasi sebesar Rp 700 miliar," kata Sri Mulyani.
Berita Terkait
-
Buntut Peretasan PDN, Cyberity: Menkominfo Budi Arie Harus Mundur
-
Disorot Buntut PDN Diretas, Total Gaji dan Tunjangan Kepala BSSN Capai Puluhan Juta
-
Harta Kekayaan Hinsa Siburian Capai Rp9,7 M, Kepala BSSN Dipanggil Jokowi Buntut PDN Diretas
-
Profil Kepala BSSN Hinsa Siburian, Dicecar DPR hingga Dipanggil Jokowi Buntut PDN Diretas
-
Projo Bela Budi Arie yang Didesak Mundur Usai PDN Diretas: Kita Lagi Perang Masak Komandannya Disuruh Kabur
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Pegadaian Gelar LEXIS 2026 untuk Hadapi Transformasi Hukum Pidana Nasional
-
Penjelasan Dugaan Manipulasi Eskpor CPO Grup Salim, Mengapa Maybank Ikut Diperiksa?
-
ILC Adopsi Standar Internasional, Menaker Dorong Keseimbangan Pelindungan dan Inovasi
-
Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri
-
Investor Wajib Tahu, Indikator Utama Bisnis FnB Layak Difranchisekan
-
Penjualan Properti Anjlok, Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Bank Jakarta Permudah Layanan Warga Bayar Pajak Kendaraan
-
BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion
-
CBDK Cetak Laba Melonjak 317 Persen