Biaya logistik nasional pun, dinilai World Bank pada tahun itu masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kita jangan terpengaruh dengan penilaian Bank Dunia. Itu cuma persepsi. Marilah ke depan kita bicara baik soal logistik nasional ini," tukas Yukki Nugrahawan Hanafi.
Untuk mendongkrak LPI, ia menilai diperlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan, penguatan konektivitas dan transportasi serta infrastruktur, termasuk teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan kinerja logistik.
"Biaya logistik ditentukan dari pergerakan dan kenaikan volume," ujarnya.
Sementara itu, Akbar Djohan, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan perlu ada lembaga yang menangani khusus soal isu-isu logistik.
"Perlu ada lembaga atau mungkin kementerian yang urusi soal logistik," jelas Akbar Djohan.
Asmari Heri, praktisi shipping mengatakan bahwa kini saatnya Indonesia mendengungkan bahwa logistik nasional ini sudah lebih baik dari pada negara-negara lain di dunia.
"Kalau pelabuhan-pelabuhan lain di luar negeri saat COVID-19 terjadi kongesti, di pelabuhan Indonesia tidak pernah terjadi," jelas Asmari Heri.
Direktur Utama Subholding Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Joko Noerhudha mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan penataan kargo di pelabuhan sesuai spesifikasinya untuk mewujudkan efisiensi logistik nasional.
Baca Juga: Kemenhub: Perlu Kolaborasi Pemerintah-Swasta Biar Biaya Logistik Murah
Berita Terkait
-
Finex: Kepatuhan dan Edukasi Lebih Penting daripada Janji Untung Trading
-
Tak Hanya Belanja, Pengunjung PRJ Kini Berburu Investasi Emas
-
Pertamina: Investasi Terbaik Bukan Teknologi, Tapi SDM Unggul
-
Pemerintah Umumkan Stimulus Transportasi Rp 1,54 T, Lengkap dari Pesawat hingga Kapal
-
Tokocrypto Resmi Gabung ICEX Group, Transaksi Kripto RI Nyaris Rp100 Triliun
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Terkini
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026
-
Rupiah Meriang Lagi! Ditutup ke Level Rp17.859 per Dolar AS
-
KOSPI dan IHSG Kompak Anjlok Parah, Pasar Saham Merana
-
Khofifah Paparkan Realisasi Pendapatan APBD Jatim 2025 Tembus 104,65 Persen