Suara.com - Jakarta menjadi kota dengan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terbanyak di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2024. Tercatat, ada 7.469 pekerja yang menjadi korban dari berbagai sektor industri.
Merespons hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengaku memang benar kasus PHK di Jakarta tinggi. Namun, menurutnya, jumlah warga yang terkena PHK itu tak semuanya warga asli yang telah lama tinggal di Jakarta.
“Gini, berdasarkan data memang PHK tinggi. (Namun) Berdasarkan data yang ada, tidak murni itu adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal," ujar Heru, dikutip Selasa (6/8/2024).
"Jadi, ada beberapa warga yang memang datang ke Jakarta, langsung dia kan kalau ke Jakarta tinggal dengan saudaranya, dengan temannya, dengan jaminan lainnya sesuai dengan aturan kependudukan. Kan dia boleh pindah. Ada sebagian yang belum dapat pekerjaan. Nah itu yang termasuk di dalam data itu, ini menjadi perhatian," lanjutnya.
Meski merupakan warga pindahan dari daerah lain, Heru menjamin akan tetap memfasilitasi para korban PHK yang bermukim di daerah yang ia kelola.
"Iya kami fasilitasi (korban PHK)," ungkapnya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data terbaru terkait kasus PHK sepanjang Semester I 2024 atau Januari-Juni 2024. Pada periode itu, total pekerja yang terdampak PHK di seluruh Indonesia ialah 32.064 orang.
Dari data tersebut, jumlah PHK terbanyak berlokasi di Jakarta dengan angkat 7.469 pekerja, mencakup 23,29% dari keseluruhan PHK. Angka kasus ini juga naik signifikan sebesar 6.786 orang atau 994% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 dimana ada 683 orang terkena PHK.
Kemudian, daerah kedua dengan kasus PHK terbanyak ialah Banten yang secara total ada 6.135 orang terkena PHK sepanjang Semester I 2024. Jumlah ini naik 994 orang atau 19,33% dari periode yang sama tahun 2023 dimana ada 5.141 orang terkena PHK.
Baca Juga: Heru Budi Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Hanya untuk Warga Tak Mampu
Jika diurut dari jumlahnya, lima provinsi dengan kenaikan kasus PHK terbanyak ialah Jakarta (6.786 orang), Bangka Belitung (1.489 orang), Banten (994 orang), dan Sumatera Utara (465 orang).
Dari peningkatan persentase, provinsi yang mengalami kenaikan terbesar adalah Bangka Belitung (3.918%), Aceh (1.745%), Jakarta (994%), Sumatera Utara (628%), dan Sulawesi Tenggara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Ekonom Nilai Indonesia Rugi Banyak dari Kesepakatan Dagang dengan AS
-
Lebih dari 500 Regulasi Kepung IHT, Ancaman PHK dan Kemiskinan Mengintai
-
Impor 105 Ribu Truk dari India, Bos Agrinas Pangan: Agar Tak Ganggu Produksi Lokal
-
RI-AS Sepakati Perjanjian Tarif, Garuda Indonesia Bakal Beli 50 Pesawat Boeing
-
RI Keok! CELIOS Bongkar Borok Perjanjian Dagang Prabowo-Trump
-
Tak Hanya Bandara, Holding BUMN Aviasi Gaspol InJourney Green dari Pantai
-
Bukan Sekadar Data, Timing Berita Jadi 'Senjata Rahasia' Trader Cuan di Pasar Modal
-
Aturan Baru Purbaya, Peserta Program Magang Nasional Resmi Dapat Insentif Pajak
-
Waspada! IKAPPI Endus Tiga Fase Ledakan Harga Pangan Selama Ramadan-Lebaran
-
Takut Bernasib Sama dengan Sri Mulyani, Purbaya Langsung Buru-buru Klarifikasi soal Guru Honorer