Prabowo Pecah 9 Lembaga Jadi 21 Kementerian, Kemenkeu Optimalkan Aset Negara

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memecah sembilan kementerian/lembaga menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Penambahan atau perubahan lokasi K/L praktis membuat gedung kementerian pun harus bertambah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban mengatakan, mulai mencari kantor untuk kementerian/lembaga (K/L) baru di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Dalam pencarian gedung kementerian ini, Kemenkeu akan mengoptimalkan aset negara yang ada.

"Untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kami akan berfokus pada optimalisasi aset," tutur Rionald saat ditemui usai media briefing PLTP Patuha di Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis, (7/11/2024) malam.

Menurut Rionald, tim di DJKN terus melakukan monitoring. Sebab, penggunaan kantor BMN harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi. Kemenkeu juga aktif berkonsultasi dengan kementerian-kementerian terkait.

"Kita juga punya data mengenai tingkat idle aset, dan kita punya ukuran yang disebut SBSK (Standar Barang Sesuai Kebutuhan). Nah, berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementerian terkait," kata Rionald.

Sebagai informasi, salah satu kementerian yang dipecah ialah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Prabowo memecah kementerian ini menjadi dua kementerian koordinator baru yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat.

Prabowo lalu menunjuk Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.

Pemerintahan era Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi tiga kementerian baru. Ketiga kementerian itu masing-masing Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan.

Prabowo juga menambah satu kementerian baru yaitu Kementerian Penempatan Migran. Kementerian ini sebelumnya menjadi ranah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Prabowo menunjuk Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga: Tegas! Goenawan Mohamad Wanti-wanti Prabowo: Jangan jadikan Bali Seperti Singapura atau Hong Kong!

Berikut daftar kementerian yang dipecah di era pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
-Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

-Kemenko Bidang Politik dan Kemanan
-Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Menko Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

-Kementerian Hukum
-Kementerian Hak Asasi Manusia
-Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan

Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-Kementerian Kehutanan
-Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

-Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
-Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

-Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Perumahana dan Kawasan Permukiman

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

-Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
-Kementerian Transmigrasi

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara

7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

-Kementerian Koperasi
-Kementerian Usahaa Mikro, Kecil dan Menengah

Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif

-Kementerian Pariwisata
-Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Menteri Pariwisata: Widianti Putri
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
-Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
-Kementerian Kebudayaan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri Brodjonegoro
Menteri Kebudayaan: Fadli Zon