Suara.com - Badan Pangan Nasional/National Food Agency memastikan tidak ada penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 12 komoditas strategis nasional. Di antaranya adalah komoditas beras, jagung, kedelai, ayam, telur, bawang merah/putih, cabai dan sejumlah komoditas pangan lainnya yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
“Kemarin ada simpang siur beberapa kebutuhan strategis dikenakan ppn 12 persen. Nah hari ini kita tegaskan bahwa untuk beras, jagung, kedelai, ayam, telur dan bawang merah tidak ada PPN. Semuanya Nol (0),” ujar Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi ditulis Rabu (18/12/2024).
Dari sisi harga, kata Arief, pemerintah juga telah menjamin stabilitas harga di sejumlah daerah. Bahkan untuk tahun ini, stabilitas yang terjadi merupakan yang terendah jika dibanding tahun-tahun sebelumnya karena biasanya menjelang Natal dan tahun baru harga-harga mulai merangkak naik.
“Saya kira ini adalah salah satu tahun di mana biasanya harga-harga tinggi, tetapi ini relatif stabil. Bapanas sendiri telah melakukan upaya stabilitas melalui program GPM (gerakan pangan murah),” katanya.
Meski demikian, Arief menghimbau kepada seluruh kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati untuk sama-sama memiliki neraca pangan di daerahnya masing-masing. Langkah ini penting mengingat pangan adalah kebutuhan dasar yang menjadi konsumsi sehari-hari.
“Kita menghimbau kepada kepala daerah, baik daerah konsumen maupun produsen untuk memiliki neraca pangan sendiri. Jadi masing-masing wilayah punya neracanya. Kan sebenarnya ketersediaan pangan itu juga menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri,” katanya.
Mengenai hal ini, Arief juga mendorong produksi di tiap daerah mampu mempercepat visi Presiden yaitu swasembada pangan untuk ketersediaan dalam negeri. Sehingga, kata dia, ke depan pemerintah tidak perlu impor apalagi dalam skala yang besar.
“Pertama yang pasti kita harus swasembada, di mana produksi dalam negeri melimpah sehingga barang-barang strategis masih dalam posisi aman. Kedua tahun 2025 kita tidak akan impor beras, gula, ayam dan telur, cabai juga tidak impor, garam juga tidak impor karena kita fokus produksi dalam negeri,” jelasnya.
Baca Juga: Duh! Produk-produk BUMN Ikut Terimbas Kenaikan PPN 12 Persen
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Kemendag Bidik Penyalur Nakal, Tegakkan Sanksi Demi Jaga Pasokan Minyakita
-
Besok Purbaya Akan Buktikan Kritik The Economist Keliru
-
Purbaya Sebut 'Media Bodoh', Gurita Bisnis Pemilik The Economist Tembus Ratusan Triliun
-
PT Timah Setor Rp 1,624 triliun ke Negara Sepanjang 2025
-
CELIOS: Harga-harga Naik 2 Bulan ke Depan, PHK Mengintai
-
BI Pastikan Cadangan Devisa Lebih dari Cukup untuk Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
-
Menkeu dan BI Optimistis Rupiah Menguat Lagi di Juli 2026
-
PHK Meningkat Tajam, Klaim Kehilangan Kerja di BPJS Tenaga Kerja Melonjak 91 Persen
-
Tak Mau Tahu, BI Tetap Pede Rupiah di Level Rp 16.800 pada Akhir Tahun
-
Badai Ekonomi Ganda: Rupiah Terpuruk ke Rp 17.667 dan Harga Minyak Dunia Kian Membara