Suara.com - Badan Pangan Nasional/National Food Agency memastikan tidak ada penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 12 komoditas strategis nasional. Di antaranya adalah komoditas beras, jagung, kedelai, ayam, telur, bawang merah/putih, cabai dan sejumlah komoditas pangan lainnya yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
“Kemarin ada simpang siur beberapa kebutuhan strategis dikenakan ppn 12 persen. Nah hari ini kita tegaskan bahwa untuk beras, jagung, kedelai, ayam, telur dan bawang merah tidak ada PPN. Semuanya Nol (0),” ujar Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi ditulis Rabu (18/12/2024).
Dari sisi harga, kata Arief, pemerintah juga telah menjamin stabilitas harga di sejumlah daerah. Bahkan untuk tahun ini, stabilitas yang terjadi merupakan yang terendah jika dibanding tahun-tahun sebelumnya karena biasanya menjelang Natal dan tahun baru harga-harga mulai merangkak naik.
“Saya kira ini adalah salah satu tahun di mana biasanya harga-harga tinggi, tetapi ini relatif stabil. Bapanas sendiri telah melakukan upaya stabilitas melalui program GPM (gerakan pangan murah),” katanya.
Meski demikian, Arief menghimbau kepada seluruh kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun bupati untuk sama-sama memiliki neraca pangan di daerahnya masing-masing. Langkah ini penting mengingat pangan adalah kebutuhan dasar yang menjadi konsumsi sehari-hari.
“Kita menghimbau kepada kepala daerah, baik daerah konsumen maupun produsen untuk memiliki neraca pangan sendiri. Jadi masing-masing wilayah punya neracanya. Kan sebenarnya ketersediaan pangan itu juga menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri,” katanya.
Mengenai hal ini, Arief juga mendorong produksi di tiap daerah mampu mempercepat visi Presiden yaitu swasembada pangan untuk ketersediaan dalam negeri. Sehingga, kata dia, ke depan pemerintah tidak perlu impor apalagi dalam skala yang besar.
“Pertama yang pasti kita harus swasembada, di mana produksi dalam negeri melimpah sehingga barang-barang strategis masih dalam posisi aman. Kedua tahun 2025 kita tidak akan impor beras, gula, ayam dan telur, cabai juga tidak impor, garam juga tidak impor karena kita fokus produksi dalam negeri,” jelasnya.
Baca Juga: Duh! Produk-produk BUMN Ikut Terimbas Kenaikan PPN 12 Persen
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Pertamina Tegaskan Harga BBM Pertamax Cs Belum Naik pada 1 April
-
WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit
-
Konflik Timur Tengah Paksa Pemerintah Terapkan B50 di Juli Tahun Ini
-
Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global
-
Bahlil: RI Dapat Pasokan Minyak Baru Pengganti Timur Tengah
-
Skema MBG Diatur Ulang untuk Menghemat Rp20 Triliun di Tengah Krisis Energi
-
Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta
-
ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok
-
Rupiah Terus Melemah Akibat Konflik Timur Tengah, Kemenperin: Gunakan Skema LCT
-
Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM